Vaksinasi Pelajar di Jepara: Madrasah Merasa Tak Adil
Faqih Mansur Hidayat
Jumat, 17 September 2021 13:56:44
[caption id="attachment_240458" align="alignleft" width="880"]
Bupati Jepara Dian Kristiandi saat berkunjung ke salah satu MTs di Karimunjawa. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption]
MURIANEWS, Jepara - Persoalan ketimpangan atau ketidakadilan pembagian vaksin Covid-19 antara SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) masih berlanjut. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara pun ikut bersuara.
Kepala Kantor Kemenag Jepara Muh Habib, mengaku sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara. Hasilnya, DKK Jepara menyediakan 2.000 dosis vaksin Covid-19.
Sedangkan, untuk kalangan SMP, DKK memberikan 8.000 dosis vaksin. Perbedaan ini dinilai timpang dan tidak adil.
“Selalu, kami madrasah selalu (mendapat perlakuan, red) ketimpangan. Saya sudah sampaikan ke pihak terkait, madrasah itu jangan dinomorduakan,” tegas Muh Habib, Jumat (17/9/2021).
Bagi Muh Habib, lembaga madrasah yang notabene didirikan masyarakat sendiri, juga memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan lain. Yakni sama-sama bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pada saat ada pembagian apa misalnya, jangan dianggap (madrasah, red) ini tidak termasuk. Mestinya ya harus didukung. Karena modal sendiri,” kata Muh Habib.
Data yang berhasil dihimpun MURIANEWS, jumlah SMP negeri di Jepara ada 39 sekolahan, dan SMP swasta ada 60 sekolahan. Sedangkan, jumlah MTs lebih banyak dai SMP. Yaitu MTs negeri ada dua sekolahan dan MTs swasta ada 115 sekolahan.
“Untuk semua madrasah (MTs) baru disiapi 2.000 dosis. Kami bagi 100 (dosis) tiap sekolah, itu pun belum mencukupi. Ini kami menunggu tindak lanjutnya,” imbuh Muh Habib.
Baca: Bupati Jepara Perintahkan Dinkes Lebih Adil soal Vaksinasi di Sekolah
Diberitakan sebelumnya, Bupati Jepara Dian Kristiandi telah mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk membagi vaksin secara merata di tiap-tiap sekolah.
Bupati tidak mau ada pembedaan perlakuan pemerintah kepada sekolah swasta dan negeri. Terutama kepada madrasah.
“Dari awal instruksi saya kan, jelas. Bagi rata vaksin ke semua sekolah (SMP/sederajat). Kalau misalnya ada seribu dosis, ya, bagi saja dengan adil antara sekolah swasta dan negeri. Jangan dibeda-bedakan,” jelas Andi.
Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha
Bupati Jepara Dian Kristiandi saat berkunjung ke salah satu MTs di Karimunjawa. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption]MURIANEWS, Jepara - Persoalan ketimpangan atau ketidakadilan pembagian vaksin Covid-19 antara SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) masih berlanjut. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara pun ikut bersuara.
Kepala Kantor Kemenag Jepara Muh Habib, mengaku sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara. Hasilnya, DKK Jepara menyediakan 2.000 dosis vaksin Covid-19.
Sedangkan, untuk kalangan SMP, DKK memberikan 8.000 dosis vaksin. Perbedaan ini dinilai timpang dan tidak adil.
“Selalu, kami madrasah selalu (mendapat perlakuan, red) ketimpangan. Saya sudah sampaikan ke pihak terkait, madrasah itu jangan dinomorduakan,” tegas Muh Habib, Jumat (17/9/2021).
Bagi Muh Habib, lembaga madrasah yang notabene didirikan masyarakat sendiri, juga memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan lain. Yakni sama-sama bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pada saat ada pembagian apa misalnya, jangan dianggap (madrasah, red) ini tidak termasuk. Mestinya ya harus didukung. Karena modal sendiri,” kata Muh Habib.
Data yang berhasil dihimpun MURIANEWS, jumlah SMP negeri di Jepara ada 39 sekolahan, dan SMP swasta ada 60 sekolahan. Sedangkan, jumlah MTs lebih banyak dai SMP. Yaitu MTs negeri ada dua sekolahan dan MTs swasta ada 115 sekolahan.
“Untuk semua madrasah (MTs) baru disiapi 2.000 dosis. Kami bagi 100 (dosis) tiap sekolah, itu pun belum mencukupi. Ini kami menunggu tindak lanjutnya,” imbuh Muh Habib.
Baca: Bupati Jepara Perintahkan Dinkes Lebih Adil soal Vaksinasi di Sekolah
Diberitakan sebelumnya, Bupati Jepara Dian Kristiandi telah mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk membagi vaksin secara merata di tiap-tiap sekolah.
Bupati tidak mau ada pembedaan perlakuan pemerintah kepada sekolah swasta dan negeri. Terutama kepada madrasah.
“Dari awal instruksi saya kan, jelas. Bagi rata vaksin ke semua sekolah (SMP/sederajat). Kalau misalnya ada seribu dosis, ya, bagi saja dengan adil antara sekolah swasta dan negeri. Jangan dibeda-bedakan,” jelas Andi.
Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha
