Minggu, 3 Maret 2024

Pemkab Pati Terancam Rugi Gegara Reklame

Umar Hanafi
Selasa, 18 Oktober 2022 13:41:53
Ilustrasi: Warga melintasi reklame di salah satu jalan protokol Kabupaten Pati. (Murianews/Umar Hanafi)
[caption id="attachment_325628" align="alignleft" width="1280"]Pemkab Pati Terancam Rugi Gegara Reklame Ilustrasi: Warga melintasi reklame di salah satu jalan protokol Kabupaten Pati. (Murianews/Umar Hanafi)[/caption] MURIANEWS, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terancam kembali merugi. Pasalnya, ada potensi pendapatan dari 712 reklame milik wajib pajak belum dibayarkan pajaknya. Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Zabidi mengatakan, data itu dirangkum dari pertengahan Januari 2006 silam hingga pertengahan Oktober 2022. ”Tunggakan pajak reklame sebesar Rp 163 juta. Angka itu dari jumlah reklame sebanyak 712 wajib pajak (WP). Sebagian besar reklame berupa pajak papan billboard dan videotron,” ujar Zabidi. Besarnya jumlah WP yang menunggak pajak reklame ini lantaran sebelum tahun 2017, tak ada pedoman penindaan penunggak pajak reklame. Setelah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 tahun 2017 tentang pedoman pelaksaan penyelenggaraan reklame, penarikan baru dilakukan. Baca: Baznas Pati Saluran Bantuan Perbaikan Empat RTLH di Dua Desa ”Kemarin baru ada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan sanksi. Jadi selama ini, sebelum saya di (Bidang) Pendapatan (BPKAD), Perbup belum diatur. Alasannya disitu. Jadi baru kali ini dilakukan penarikan,” tutur dia. Setelah adanya aturan itu, ia mengaku selalu melakukan pantuan terkait WP reklame ini.  Perusahaan yang tidak membayar pajak reklame ditegur. Apabila dihiraukan, maka pihaknya akan melakukan penindakan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati. ”Kalau tidak membayar pajak, kami peringatkan. Terlambat juga kami ingatkan. Jangan sampai berlarut-larut. Kami peringatkan tiga kali. Kalua tidak memenuhi, kami kerjasama dengan Satpol PP untuk penegakan hukum,” tandas dia. Meskipun demikian, ia menyebut usaha yang sudah tutup tidak mungkin ditarik pajak lagi. Itu membuat potensi pendapatan Pemkab Pati melayang. Ia pun berharap WP pemilik reklame mematuhi aturan dan membayar kewajibannya. ”Yang jelas kami mengharapkan pengusaha atau investor berkaitan dengan pembuatan reklame agar mematuhi perizinan yang ada. Karena pembuatan baliho tempat reklame itu harus memperhitungkan keselamatan warga serta lingkungan sehingg perlu mematuhi pajak tentunya,” pungkas Zabidi.   Reporter: Umar Hanafi Editor: Zulkifli Fahmi

Baca Juga

Komentar