Rabu, 19 November 2025


“Kami target Januari ini rampung dan 2020 bisa digunakan,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran APBD Kudus 2020 di ruang pertemuan kantor Dinas Sosial, P3AP2KB, Kudus, Rabu, (8/1/2020) pagi.

Pihaknya pun mewanti-wanti agar tim verifikasi melakukan pekerjaannya dengan benar dan secara keseluruhan. Bukan hanya sekadar sampling di beberapa penerima saja. Hal tersebut dilakukan agar hasilnya tepat sasaran.

Petugas yang diterjunkan, lanjutnya, juga perlu diawasi oleh tim independen. Dengan tujuan tidak adanya praktek kolusi dan nepotisme dalam pendataan. Hal tersebut juga menyangkut kemampuan keuangan dari Pemkab Kudus sehingga masyarakat yang akan dibiayai harus benar warga miskin.

“Jadi benar tepat sasaran,” tegasnya.

Sembari menunggu rampungnya verifikasi, pembiayaan pengobatan warga miskin pun akan ditanggung pihak Pemkab Kudus. “Sebenarnya sudah ada hasil sementara yang menerima, bantuan iuran JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Sementara Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Sunardi mengatakan verval data miskin penerima bantuan iuran JKN APBD Kudus sudah berjalan.
Sementara Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Sunardi mengatakan verval data miskin penerima bantuan iuran JKN APBD Kudus sudah berjalan.“Pertemuan kali ini, lanjut dia, dalam rangka menyamakan persepsi soal kriteria warga miskin yang berhak mendapat bantuan,” katanya.Dengan keterbatasan anggaran dari 196.172 penerima bantuan iuran JKN, akan ada kemungkinan jika penerima akan berkurang. Sehingga sangat dimungkinkan ada yang dicoret sebagai penerima bantuan iuran.“Kemungkinan ada yang dicoret, kami cari yang benar-benar perlu dibantu JKN,” terangnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Supriyadi

Baca Juga

Komentar

Terpopuler