Demonstran Penolak Omnibus Law di Kudus Usung Keranda dan Nisan Bertulis RIP DPR
Anggara Jiwandhana
Kamis, 8 Oktober 2020 10:34:56
Mereka, menganggap undang-undang tersebut sangat merugikan rakyat kecil dan hanya menguntungkan para penguasa.
Sejumlah spanduk berisi keluh kesah para demonstran pun turut dibawa. Bendera-bendera sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat juga tampak dibawa.
Yang paling mencolok adalah dua keranda dan nisan. Dua keranda tersebut, ditulisi "RIP DPR " dengan menggunakan cat semprot.
[caption id="attachment_197126" align="aligncenter" width="880"]
Long march para pengunjuk rasa menuju Gedung DPRD Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
Salah satu orator, Agung Setiadi mengatakan Omnibus Law sangat merugikan masyarakat. Undang-undang itu menurut dia juga hanya menguntungkan bagi kalangan pengusaha saja.
"Ketika penguasa dan pengusaha main mata, di situ rakyat harus waspada," seru dia.
Massa pun kini tengah melakuan aksi
long march menuju Gedung DPRD Kudus untuk melanjutkan orasinya di sana. Dengan harapan, para wakil rakyatnya mendengar aspirasi mereka.
Sebelumnya, puluhan spanduk bertuliskan penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan pun tersebar di sejumlah sudut Kota Kretek, Selasa (6/10/2020) kemarin.
Baca: Tolak UU Omnibus Law, Seratusan Warga Kudus Bakal Turun Jalan Hari IniKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus pun mengklaim ada sebanyak 40 spanduk berisikan tulisan penolakan yang dipasang di 40 lokasi. Mulai dari area perkotaan, hingga pinggiran kota.Di antaranya Perempatan SMP 2, Simpang Tujuh, Pertigaan RSI, Pertigaan Tugu Gribig, Depan Politron, dan sejumlah lokasi lainnya.Spanduk-spanduk yang terpasang sendiri, bertuliskan “Kami para pekerja di Kabupaten Kudus Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan,”. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Kudus - Sejumlah masyarakat Kudus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Kudus (AMPERA) menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak disahkannya UU Omnibus Law.
Mereka, menganggap undang-undang tersebut sangat merugikan rakyat kecil dan hanya menguntungkan para penguasa.
Sejumlah spanduk berisi keluh kesah para demonstran pun turut dibawa. Bendera-bendera sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat juga tampak dibawa.
Yang paling mencolok adalah dua keranda dan nisan. Dua keranda tersebut, ditulisi "RIP DPR " dengan menggunakan cat semprot.
[caption id="attachment_197126" align="aligncenter" width="880"]
Long march para pengunjuk rasa menuju Gedung DPRD Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
Salah satu orator, Agung Setiadi mengatakan Omnibus Law sangat merugikan masyarakat. Undang-undang itu menurut dia juga hanya menguntungkan bagi kalangan pengusaha saja.
"Ketika penguasa dan pengusaha main mata, di situ rakyat harus waspada," seru dia.
Massa pun kini tengah melakuan aksi
long march menuju Gedung DPRD Kudus untuk melanjutkan orasinya di sana. Dengan harapan, para wakil rakyatnya mendengar aspirasi mereka.
Sebelumnya, puluhan spanduk bertuliskan penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan pun tersebar di sejumlah sudut Kota Kretek, Selasa (6/10/2020) kemarin.
Baca: Tolak UU Omnibus Law, Seratusan Warga Kudus Bakal Turun Jalan Hari Ini
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus pun mengklaim ada sebanyak 40 spanduk berisikan tulisan penolakan yang dipasang di 40 lokasi. Mulai dari area perkotaan, hingga pinggiran kota.
Di antaranya Perempatan SMP 2, Simpang Tujuh, Pertigaan RSI, Pertigaan Tugu Gribig, Depan Politron, dan sejumlah lokasi lainnya.
Spanduk-spanduk yang terpasang sendiri, bertuliskan “Kami para pekerja di Kabupaten Kudus Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan,”.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
