Banyak Proyek Tertunda karena Corona, Serapan APBD Kudus Baru 59,66 Persen
Anggara Jiwandhana
Jumat, 13 November 2020 14:02:45
“Secara keseluruhan baru terserap 59,66 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono, Jumat (13/11/2020).
Pihaknya merincikan, realisasi penyerapan terbesar adalah dari belanja tidak langsung. Dari total anggaran yang disiapkan, yakni Rp 1,2 triliun, kini telah terserap Rp 862,13 miliar.
“Jika dalam persentase sudah ada sebanyak 71,21 persen yang terserap,” ujarnya.
Sementara untuk realisasi belanja langsung, kata dia, dari anggaran sebesar Rp 929,75 miliar, realisasinya baru menyentuh angka Rp 414,84 miliar. “Atau sebanyak 44,62 persen,”lanjutnya.
Jika berkaca dari tahun lalu, pada bulan kesepuluh, penyerapan seharusnya lebih besar. Namun, untuk tahun ini karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 , sejumlah OPD mengalami penundaan lelang proyek.
“Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena lelang baru dimulai bulan September kemarin,” katanya.
Oleh karena itu, kata Eko, wajar jika penyerapan anggarannya juga belum begitu besar. “Terkadang, pihak ketiga ketika mengerjakan kegiatan lebih memilih mencairkan anggaran setelah pelaksanaan kegiatan selesai semua sehingga penyerapan anggarannya terlihat masih kecil,” sambung dia.Eko menambahkan, OPD di Kabupaten Kudus yang mendapatkan anggaran belanja langsung terbesar, adalah RSUD Loekmono Hadi, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas PUPR.Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus sendiri, anggaran belanjanya sebesar Rp190,47 miliar. Kemudian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 161,51 miliar, dan Dinas PUPR total anggaran belanjanya sebesar Rp138,14 miliar.Walau demikian, realisasi penyerapan dari ketiga OPD tersebut masih rendah. Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus baru 44,9 persen, Dinas Pendidikan 32,55 persen, dan Dinas PUPR justru lebih rendah karena baru mencapai 20,70 persen. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Kudus – Serapan angaran APBD 2020 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus hingga 31 Oktober 2020 baru terserap Rp 1,27 triliun, dari total anggaran sebesar Rp 2,14 trilun.
“Secara keseluruhan baru terserap 59,66 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono, Jumat (13/11/2020).
Pihaknya merincikan, realisasi penyerapan terbesar adalah dari belanja tidak langsung. Dari total anggaran yang disiapkan, yakni Rp 1,2 triliun, kini telah terserap Rp 862,13 miliar.
“Jika dalam persentase sudah ada sebanyak 71,21 persen yang terserap,” ujarnya.
Sementara untuk realisasi belanja langsung, kata dia, dari anggaran sebesar Rp 929,75 miliar, realisasinya baru menyentuh angka Rp 414,84 miliar. “Atau sebanyak 44,62 persen,”lanjutnya.
Jika berkaca dari tahun lalu, pada bulan kesepuluh, penyerapan seharusnya lebih besar. Namun, untuk tahun ini karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 , sejumlah OPD mengalami penundaan lelang proyek.
“Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena lelang baru dimulai bulan September kemarin,” katanya.
Oleh karena itu, kata Eko, wajar jika penyerapan anggarannya juga belum begitu besar. “Terkadang, pihak ketiga ketika mengerjakan kegiatan lebih memilih mencairkan anggaran setelah pelaksanaan kegiatan selesai semua sehingga penyerapan anggarannya terlihat masih kecil,” sambung dia.
Eko menambahkan, OPD di Kabupaten Kudus yang mendapatkan anggaran belanja langsung terbesar, adalah RSUD Loekmono Hadi, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas PUPR.
Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus sendiri, anggaran belanjanya sebesar Rp190,47 miliar. Kemudian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 161,51 miliar, dan Dinas PUPR total anggaran belanjanya sebesar Rp138,14 miliar.
Walau demikian, realisasi penyerapan dari ketiga OPD tersebut masih rendah. Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus baru 44,9 persen, Dinas Pendidikan 32,55 persen, dan Dinas PUPR justru lebih rendah karena baru mencapai 20,70 persen.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
