OPD di Kudus Minim Serapan Anggaran Diminta Pacu Kinerja
Anggara Jiwandhana
Rabu, 18 November 2020 13:26:32
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, dalam perjalanannya memang sempat ada refocusing anggaran untuk penganganan corona di Kabupaten Kudus. Sehingga ada perubahan anggaran di sejumlah OPD.
"OPD yang serapannya masih rendah kami minta untuk segera berkoordinasi," kata Hartopo, Rabu (18/11/2020).
Adanya refocusing anggaran juga, kata Hartopo, sempat membuat sejumlah proyek di OPD pengguna anggaran besar tertunda. Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus.
Hal tersebut, lanjutnya, berdampak pada penyerapan pos belanja langsung. Sementara pos belanja tidak langsung, penyerapannya kini sudah cukup tinggi. "Karena hingga 31 Oktober 2020 mencapai 71,21 persen," jelas dia.
Serapan angaran APBD 2020 di seluruh OPD di Kabupaten Kudus sendiri hingga 31 Oktober 2020 baru terserap Rp 1,27 triliun. Dari total anggaran sebesar Rp 2,14 triliun.
RSUD Loekmono Hadi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas PUPR. Kudus mendapat alokasi belanja yang paling besar.
Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus sendiri, anggaran belanjanya adalah sebesar Rp 190,47 miliar. Kemudian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 161,51 miliar, dan Dinas PUPR total anggaran belanjanya sebesar Rp 138,14 miliar.
Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus sendiri, anggaran belanjanya adalah sebesar Rp 190,47 miliar. Kemudian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 161,51 miliar, dan Dinas PUPR total anggaran belanjanya sebesar Rp 138,14 miliar.Walau demikian, realisasi penyerapan dari ketiga OPD tersebut masih rendah. Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus baru 44,9 persen, Dinas Pendidikan 32,55 persen, dan Dinas PUPR justru lebih rendah karena baru mencapai 20,70 persen.Sementara Plt Kepala Dinas PUPR Kudus Arif Budi Siswanto tak menampik jika penyerapan anggaran di dinasnya memang memang masih rendah. Walau demikian, realisasi kegiatannya sudah mencapai 70 persen lebih.“Karena pihak ketiga belum melakukan pencairan anggaran karena menunggu pekerjaan selesai, sehingga secara tercatat memang masih minimm," ujarnya.Arif menambahkan, pelaksana proyek sebenarnya bisa mencairkan anggaran melalui beberapa termin. Namun kebanyakan dari mereka memilih pencairan di akhir pekerjaan.“Karena arada refocusing anggaran dampaknya ada lelang yang mundur,sehingga pencairan anggaran juga ikut mundur,” tandasnya.Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Kudus – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus yang hingga kini masih minim serapan anggarannya diminta untuk segera memacu kinerjanya. Sehingga pada akhir tahun anggaran nanti, target penyerapannya bisa tercapai.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, dalam perjalanannya memang sempat ada refocusing anggaran untuk penganganan corona di Kabupaten Kudus. Sehingga ada perubahan anggaran di sejumlah OPD.
"OPD yang serapannya masih rendah kami minta untuk segera berkoordinasi," kata Hartopo, Rabu (18/11/2020).
Adanya refocusing anggaran juga, kata Hartopo, sempat membuat sejumlah proyek di OPD pengguna anggaran besar tertunda. Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus.
Hal tersebut, lanjutnya, berdampak pada penyerapan pos belanja langsung. Sementara pos belanja tidak langsung, penyerapannya kini sudah cukup tinggi. "Karena hingga 31 Oktober 2020 mencapai 71,21 persen," jelas dia.
Serapan angaran APBD 2020 di seluruh OPD di Kabupaten Kudus sendiri hingga 31 Oktober 2020 baru terserap Rp 1,27 triliun. Dari total anggaran sebesar Rp 2,14 triliun.
RSUD Loekmono Hadi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas PUPR. Kudus mendapat alokasi belanja yang paling besar.
Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus sendiri, anggaran belanjanya adalah sebesar Rp 190,47 miliar. Kemudian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 161,51 miliar, dan Dinas PUPR total anggaran belanjanya sebesar Rp 138,14 miliar.
Walau demikian, realisasi penyerapan dari ketiga OPD tersebut masih rendah. Untuk RSUD Loekmono Hadi Kudus baru 44,9 persen, Dinas Pendidikan 32,55 persen, dan Dinas PUPR justru lebih rendah karena baru mencapai 20,70 persen.
Sementara Plt Kepala Dinas PUPR Kudus Arif Budi Siswanto tak menampik jika penyerapan anggaran di dinasnya memang memang masih rendah. Walau demikian, realisasi kegiatannya sudah mencapai 70 persen lebih.
“Karena pihak ketiga belum melakukan pencairan anggaran karena menunggu pekerjaan selesai, sehingga secara tercatat memang masih minimm," ujarnya.
Arif menambahkan, pelaksana proyek sebenarnya bisa mencairkan anggaran melalui beberapa termin. Namun kebanyakan dari mereka memilih pencairan di akhir pekerjaan.
“Karena arada refocusing anggaran dampaknya ada lelang yang mundur,sehingga pencairan anggaran juga ikut mundur,” tandasnya.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
