Hasil Pemutakhiran DPB KPU, 615.287 Warga Kudus Punya Hak Pilih
Anggara Jiwandhana
Rabu, 18 November 2020 17:14:08
Ketua KPU Kudus Naily Syarifah merincikan, dari jumlah tersebut ada sebanyak 302.827 pemilih laki-laki dan sebanyak 312.400 pemilih perempuan.
Jumlah tersebut, lebih sedikit dibandingkan hasil pemutakhiran bulan September 2020 yang tercatat sebanyak 615.943 pemilih.
“Ada penurunan jumlah DPB pada bulan ini,” katanya, usai rapat pleno terbuka secara tatap muka, di Kantor KPU Kudus, Rabu (18/11/2020).
Pemutakhiran data, lanjut dia, terus dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus.
Kerja sama dengan Dinas Dukcapil sendiri, lanjut dia, adalah untuk untuk memantau apakah ada warga yang meninggal, pindah alamat baik masuk maupun keluar Kudus.
Turut didata pula, warga yang usianya sudah memiliki hak pilih atau pemilih pemula. “Data pemilih memang harus selalu diperbaharui, sehingga jika suatu saat terpakai, bisa langsung siap,” kata dia.
Selain Dukcapil sendiri, ada sejumlah instansi lain yang turut digandeng. Yakni Kodim 0722/Kudus serta Polres Kudus. Dua instansi tersebut digandeng untuk mengetahui jumlah anggota yang mengalami purna tugas. Atau, adanya warga yang diangkat sebagai anggota TNI/Polri.
Naily merincikan, bagi anggota TNI/Polri yang purna tugas, maka akan menjadi pemilih baru dan memenuhi syarat (MS).
Naily merincikan, bagi anggota TNI/Polri yang purna tugas, maka akan menjadi pemilih baru dan memenuhi syarat (MS).Sementara bagi yang diterima sebagai anggota TNI/Polri, maka tidak memiliki hak memilih dalam pemilu. "Atau masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS)," ujarnya.Pihaknya menambahkan, sinkronisasi data dengan berbagai instansi akan terus dilakukan secara periodik. Hal tersebut, dilakukan demi menjaga data pemilih di Kudus agar selalu mengikuti perkembangan terbaru."Kami juga siap menerima masukan dari masyarakat ketika ada keluarganya yang pindah alamat atau meninggal dunia, bisa datang langsung, atau melalui web KPU," jelasnya.Dalam rapat pleno sendiri, dihadiri perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Kudus, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, Polres Kudus serta perwakilan Partai Politik di wilayah Kabupaten Kudus.“Walau bertatap muka, kami tetap lakukan dengan protokol kesehatan ketat,” tandasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus kembali memutakhirkan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) pada bulan Oktober 2020. Hasilnya sebanyak 615.287 warga di Kudus mempunyai hak pilih.
Ketua KPU Kudus Naily Syarifah merincikan, dari jumlah tersebut ada sebanyak 302.827 pemilih laki-laki dan sebanyak 312.400 pemilih perempuan.
Jumlah tersebut, lebih sedikit dibandingkan hasil pemutakhiran bulan September 2020 yang tercatat sebanyak 615.943 pemilih.
“Ada penurunan jumlah DPB pada bulan ini,” katanya, usai rapat pleno terbuka secara tatap muka, di Kantor KPU Kudus, Rabu (18/11/2020).
Pemutakhiran data, lanjut dia, terus dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus.
Kerja sama dengan Dinas Dukcapil sendiri, lanjut dia, adalah untuk untuk memantau apakah ada warga yang meninggal, pindah alamat baik masuk maupun keluar Kudus.
Turut didata pula, warga yang usianya sudah memiliki hak pilih atau pemilih pemula. “Data pemilih memang harus selalu diperbaharui, sehingga jika suatu saat terpakai, bisa langsung siap,” kata dia.
Selain Dukcapil sendiri, ada sejumlah instansi lain yang turut digandeng. Yakni Kodim 0722/Kudus serta Polres Kudus. Dua instansi tersebut digandeng untuk mengetahui jumlah anggota yang mengalami purna tugas. Atau, adanya warga yang diangkat sebagai anggota TNI/Polri.
Naily merincikan, bagi anggota TNI/Polri yang purna tugas, maka akan menjadi pemilih baru dan memenuhi syarat (MS).
Sementara bagi yang diterima sebagai anggota TNI/Polri, maka tidak memiliki hak memilih dalam pemilu. "Atau masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS)," ujarnya.
Pihaknya menambahkan, sinkronisasi data dengan berbagai instansi akan terus dilakukan secara periodik. Hal tersebut, dilakukan demi menjaga data pemilih di Kudus agar selalu mengikuti perkembangan terbaru.
"Kami juga siap menerima masukan dari masyarakat ketika ada keluarganya yang pindah alamat atau meninggal dunia, bisa datang langsung, atau melalui web KPU," jelasnya.
Dalam rapat pleno sendiri, dihadiri perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Kudus, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, Polres Kudus serta perwakilan Partai Politik di wilayah Kabupaten Kudus.
“Walau bertatap muka, kami tetap lakukan dengan protokol kesehatan ketat,” tandasnya.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
