Rabu, 19 November 2025


MURIANEWS, Kudus –Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kudus menyatakan tetap memberi dukungan serta kepercayaannya pada BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dilanda isu dugaan korupsi di dalam instansinya.

Pernyataan tersebut pun diutarakan Apindo langsung saat beraudiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (3/2/2021).

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo Kudus Bambang Sumadiyono menyatakan, Apindo Kudus tetap akan mempercayai secara penuh BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra mereka.

Hanya memang, pihak Apindo mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk transparan dalam pengelolaan uang peserta.

“Dan yang terpenting tetap memberikan perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini,” ucap.

Pihaknya pun menjamin, Apindo tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat merugikan kedua belah pihak. Terlebih, seiring berjalannya waktu muncul suara untuk tidak membayarkan premi dulu hingga kasus tersebut tuntas.

“Dari kami tidak akan seperti itu, kami tetap akan mendukung penuh BPJS Ketenagakerjaan ini,” tandasnya.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Multanti mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan banyak keterangan terkait kasus yang tengah bergulir ini.

Namun, pihaknya memastikan tidak ada pelayanan yang terganggu walau instansi naungannya kini tengah dilanda isu dugaan korupsi.“Untuk saat ini kami memang belum bisa berbicara banyak, tapi untuk sektor pelayanan kami tetap akan melayani semaksimal mungkin,” ucapnya.Baca: Kejagung Usut Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp 43 Triliun, 20 Saksi DiperiksaSelain itu, pihaknya juga memastikan untuk memberikan hak-hak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi terkait pelayanan kami pastikan tidak ada kendala,” sambungnya.Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Pengungkapan ini setelah Kejagung menggeledah kantor pusat PT BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (18/1/2021).Diduga kuat, kasus itu telah membuat perusahaan berpelat merah tersebut merugi hingga Rp 43 triliun. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar

Terpopuler