Pemkab Kudus Konsultasikan Penggunaan Dana Cukai untuk Vaksinasi Buruh Rokok
Anggara Jiwandhana
Rabu, 19 Mei 2021 18:05:41
MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akan mencoba untuk mengkonsultasikan kepada Kementerian Keuangan terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pendanaan vaksinasi pada buruh rokok di Kabupaten Kudus.
Walau memang, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206 Tahun 2020 tidak tertuang aturan tersebut.
“Dalam aturan memang tidak ada untuk vaksin. Sehingga kami belum berani, tapi mungkin dari kami akan berupaya untuk konsultasi ke Kemenkeu terkait ini, mudah-mudahan nanti bisa,” kata Hartopo, Rabu (19/5/2021).
Apabila nanti diberikan dispensasi, lanjut Hartopo, maka pemerintah daerah siap memfasilitasi hal tersebut. Sehingga target 70 persen masyarakat sudah tervaksin bisa tecapai.
“Untuk saat ini harus terus menerapkan protokol kesehatan, yang sudah divaksin juga jangan abai prokes,” ujar dia.
Harga per vaksin sendiri, kata Hartopo berada di kisaran Rp 1 juta ke atas per kepala. Nominal tersebut, sudah termasuk dua kali penyuntikan dosis dan biaya tenaga medisnya.
Sementara Corporate Secretary PR Sukun Deka Hendratmanto mengungkapkan, Sukun Grup memutuskan untuk mundur dari progam vaksinasi gotong royong.
Buruh pabrik rokok tengah menyelesaikan produksi rokok. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akan mencoba untuk mengkonsultasikan kepada Kementerian Keuangan terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pendanaan vaksinasi pada buruh rokok di Kabupaten Kudus.
Walau memang, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206 Tahun 2020 tidak tertuang aturan tersebut.
“Dalam aturan memang tidak ada untuk vaksin. Sehingga kami belum berani, tapi mungkin dari kami akan berupaya untuk konsultasi ke Kemenkeu terkait ini, mudah-mudahan nanti bisa,” kata Hartopo, Rabu (19/5/2021).
Apabila nanti diberikan dispensasi, lanjut Hartopo, maka pemerintah daerah siap memfasilitasi hal tersebut. Sehingga target 70 persen masyarakat sudah tervaksin bisa tecapai.
“Untuk saat ini harus terus menerapkan protokol kesehatan, yang sudah divaksin juga jangan abai prokes,” ujar dia.
Harga per vaksin sendiri, kata Hartopo berada di kisaran Rp 1 juta ke atas per kepala. Nominal tersebut, sudah termasuk dua kali penyuntikan dosis dan biaya tenaga medisnya.
Sementara Corporate Secretary PR Sukun Deka Hendratmanto mengungkapkan, Sukun Grup memutuskan untuk mundur dari progam vaksinasi gotong royong.
Hal tersebut dikarenakan biaya vaksin yang tergolong tinggi. Sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan yang sedang dalam proses penyetabilan kembali.
“Ini adalah pilihan yang logis untuk saat ini, kalau kami paksakan tentu akan mengganggu neraca keuangan kami yang belum stabil karena pandemi,” ujar Deka.
Sukun Group, lanjut Deka, akan menunggu program vaksinasi dari pemerintah melalui Klinik Pratama Sukun Group (KPSG). Klinik tersebut merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk program vaksinasi.
“Kami menyadari betul proses vaksinasi untuk karyawan di perusahaan kami akan berjalan lambat, namun untuk sementara waktu itu adalah pilihan terbaiknya,” jelas Deka.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
