Pemkab Kudus Enggan Masukkan Semua Difabel ke DTKS, Ini Alasannya

[caption id="attachment_201802" align="alignleft" width="1024"] Salah seorang difabel tengah mengangkat kursi rodanya untuk turun dari trotoar di Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption] MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus enggan memasukkan semua data kaum difabel di Kudus ke dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Alasannya, akan menyumbang angka kemiskinan di Kota Kretek. Selain itu, pemkab menilai tidak semua penyandang disabilitas berasal dari golongan tidak mampu. Banyak juga difabel yang hidup berkecukupan. “Kalau nanti semua dimasukkan ke DTKS, nanti akan menaikan angka kemiskinan di Kudus, kita kan ingin menurunkan angka kemiskinan ya, tidak menaikkan,” kata Bupati Kudus HM Hartopo, Senin (25/10/2021). Hanya, sambung Hartopo, pemerintah tidak tutup mata begitu saja. Penyandang difabel yang membutuhkan bantuan, bisa untuk segera mendatakan dirinya ke Dinas Sosial. “Nanti kemudian akan didaftarkan akan dievaluasi ke Kementerian Sosial,” ujarnya. Baca: Kudus Buka Pintu Difabel yang Ingin Kerja di Kantor Pemerintah Pemkab Kudus juga membuka pintu bagi difabel yang ingin melamar di organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah naungan Pemda. Hanya memang diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Sejauh ini, belum ada difabel yang bekerja di Pemkab Kudus. Hartopo menyebut, itu karena belum adanya lamaran ke OPD. Pemerintah daerah, kata dia, juga terus berkomunikasi ke perusahaan di Kudus untuk menerima kaum difabel yang melamar di perusahaan mereka. Namun memang, ada sejumlah kendala dalam hal ini. Satu yang paling mendasar adalah masih rendahnya pendidikan sebagian kaum difabel yang mendaftar. Sehingga sangat sulit untuk mendapat posisi yang nyaman bagi keterbatasannya.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha