MURIANEWS, Kudus – Bupati Kudus HM Hartopo mengakui kelalaiannya atas terancam batalnya Perda Perubahan APBD 2021. Selain itu Hartopo juga menyebut jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang koordinasi.
“Kemarin saya lalai karena banyaknya kerjaan, akhirnya saya serahkan semuanya ke TAPD. Tapi nyatanya tidak jalan,” kata Bupati Hartopo, Kamis (4/11/2021)
Untuk ke depan, sebagai langkah evaluasi, Hartopo akan menerapkan sistem karantina bagi TAPD. Sehingga pekerjaan mereka bisa fokus dan tidak terpecah-pecah.
“Dulu pernah (karantina) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, red). OPD di pendapa semua, kalau belum jadi jangan pulang, makan nanti kami yang beri makan. Saya tidak mau kecolongan seperti ini lagi,” ujarnya.
Pemkab Kudus sendiri, kata dia, melalui TAPD tengah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait persoaslan pengesahan APBD ini. Ketika nanti ditolak, Bupati Hartopo segera menyiapkan Penjabaran Bupati dan segera diajukan.
Baca: Perubahan APBD Kudus 2021 Terancam Batal, Ditolak Gubernur?
“Makanya jika putusannya hari ini atau besok, jika tetap tidak bisa, tidak usah kajian terlalu lama, kami langsung menyiapkan penjabaran bupati dan segera kita ajukan,” pungkas Hartopo.
Perda APBD Perubahan 2021 Pemkab Kudus yang kini tengah dikonsultasikan ke Pemprov Jawa Tengah terancam batal. Pasalnya, Pemkab Kudus terlambat mengirimkan perda tersebut.
HM Hartopo, Bupati Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Bupati Kudus HM Hartopo mengakui kelalaiannya atas terancam batalnya Perda Perubahan APBD 2021. Selain itu Hartopo juga menyebut jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang koordinasi.
“Kemarin saya lalai karena banyaknya kerjaan, akhirnya saya serahkan semuanya ke TAPD. Tapi nyatanya tidak jalan,” kata Bupati Hartopo, Kamis (4/11/2021)
Untuk ke depan, sebagai langkah evaluasi, Hartopo akan menerapkan sistem karantina bagi TAPD. Sehingga pekerjaan mereka bisa fokus dan tidak terpecah-pecah.
“Dulu pernah (karantina) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, red). OPD di pendapa semua, kalau belum jadi jangan pulang, makan nanti kami yang beri makan. Saya tidak mau kecolongan seperti ini lagi,” ujarnya.
Pemkab Kudus sendiri, kata dia, melalui TAPD tengah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait persoaslan pengesahan APBD ini. Ketika nanti ditolak, Bupati Hartopo segera menyiapkan Penjabaran Bupati dan segera diajukan.
Baca: 
