MURIANEWS, Kudus – Pembahasan struktur dan skala upah bagi karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun di Kabupaten Kudus berjalan alot di Dewan Pengupahan, Kamis (2/12/2021). Belum ada kesepakatan antara pengusaha yang diwakili Apindo dan pekerja yang diwakili KSPSI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan, pembahasan memang berjalan cukup alot. Baik dari Apindo, KSPSI, dan pemerintah daerah memiliki argumen yang berbeda atas skala upah tersebut.
Namun, pada dasarnya, batas minimal kenaikan upah bagi karyawan yang masa kerjanya lebih dari satu tahun ditetapkan sebesar 2,25 persen dari upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022 mendatang. Atau setara Rp 51.593,08.
Jumlah tersebut didapatkan dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
“Karena dari daerah hanya melakukan penghitungan berdasarkan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi, hingga akhirnya didapat nominal tersebut,” kata Rini usai musyawarah, Kamis (2/12/2021).
Baca: Resmi, UMK Kudus 2022 Ditetapkan Naik Jadi Segini
Rini Kartika Hadi Ahmawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Pembahasan struktur dan skala upah bagi karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun di Kabupaten Kudus berjalan alot di Dewan Pengupahan, Kamis (2/12/2021). Belum ada kesepakatan antara pengusaha yang diwakili Apindo dan pekerja yang diwakili KSPSI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan, pembahasan memang berjalan cukup alot. Baik dari Apindo, KSPSI, dan pemerintah daerah memiliki argumen yang berbeda atas skala upah tersebut.
Namun, pada dasarnya, batas minimal kenaikan upah bagi karyawan yang masa kerjanya lebih dari satu tahun ditetapkan sebesar 2,25 persen dari upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022 mendatang. Atau setara Rp 51.593,08.
Jumlah tersebut didapatkan dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
“Karena dari daerah hanya melakukan penghitungan berdasarkan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi, hingga akhirnya didapat nominal tersebut,” kata Rini usai musyawarah, Kamis (2/12/2021).
Baca: 
