Perempuan di Kudus Didorong Lebih Aktif Berpolitik
Anggara Jiwandhana
Selasa, 28 Desember 2021 16:41:56
MURIANEWS, Kudus – Bupati Kudus HM Hartopo turut mendorong kaum perempuan di Kudus untuk aktif dalam berpolitik. Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, kata dia, tidak melulu tentang penguasa.
Justru masyarakatlah memiliki kuasa untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan aspirasi. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat terutama perempuan, bisa lebih berperan aktif dalam berpolitik.
“Kita merdeka dan tidak dikekang dalam menyampaikan pendapat. Silakan untuk berpartisipasi. Masyarakat semua juga bisa nyaleg, menjadi calon gubernur dan lainnya,” katanya dalam pembinaan politik organisasi wanita yang diselenggarakan di ruang rapat lantai IV Gedung Setda, Selasa (28/12/2021).
Menurut Hartopo, politik tak selalu kotor seperti yang sering dinilaikan masyarakat pada umumnya. Lebih dari itu, politik adalah alat untuk meraih kekuasaan guna melayani masyarakat sebaik-baiknya.
“Bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, praktik politik yang baik ditujukan untuk kepentingan masyaraka,” kata Hartopo.
Politik, imbuhnya, justru merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah bersama rakyat. Berpegang pada hal tersebut, Hartopo terus menjalankan tugas sebagai bupati Kudus dengan tujuan melayani masyarakat.
“Saya juga, saya berpegang teguh bahwa semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.
Baca: 1.302 Perempuan di Kudus jadi Janda di Tahun 2021Dalam kesempatan tersebut pula, pihaknya meminta peserta menjadi pelopor untuk mengubah mindset masyarakat, utamanya dalam politik uang.“
Money politics itu enggak boleh. Kalau ada oknum melakukannya langsung ditindak,” tegasnya.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Harso Widodo menyampaikan, jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sebanyak 50 orang. Terdiri dari anggota TP PKK, Persit, Bhayangkari, maupun PD Aisyiyah.Acara, kata Harso, dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman peserta terkait arti penting politik dan memahami politik dalam bingkai politik demokrasi. “Diharapkan pembinaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama perempuan dalam pemilu,” pungkasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
[caption id="attachment_261044" align="alignleft" width="1280"]

Bupati Kudus HM Hartopo memberikan materi pendidikan politik untuk perempuan. (MURIANEWS/Istimewa)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Bupati Kudus HM Hartopo turut mendorong kaum perempuan di Kudus untuk aktif dalam berpolitik. Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, kata dia, tidak melulu tentang penguasa.
Justru masyarakatlah memiliki kuasa untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan aspirasi. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat terutama perempuan, bisa lebih berperan aktif dalam berpolitik.
“Kita merdeka dan tidak dikekang dalam menyampaikan pendapat. Silakan untuk berpartisipasi. Masyarakat semua juga bisa nyaleg, menjadi calon gubernur dan lainnya,” katanya dalam pembinaan politik organisasi wanita yang diselenggarakan di ruang rapat lantai IV Gedung Setda, Selasa (28/12/2021).
Menurut Hartopo, politik tak selalu kotor seperti yang sering dinilaikan masyarakat pada umumnya. Lebih dari itu, politik adalah alat untuk meraih kekuasaan guna melayani masyarakat sebaik-baiknya.
“Bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, praktik politik yang baik ditujukan untuk kepentingan masyaraka,” kata Hartopo.
Politik, imbuhnya, justru merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah bersama rakyat. Berpegang pada hal tersebut, Hartopo terus menjalankan tugas sebagai bupati Kudus dengan tujuan melayani masyarakat.
“Saya juga, saya berpegang teguh bahwa semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.
Baca: 1.302 Perempuan di Kudus jadi Janda di Tahun 2021
Dalam kesempatan tersebut pula, pihaknya meminta peserta menjadi pelopor untuk mengubah mindset masyarakat, utamanya dalam politik uang.
“
Money politics itu enggak boleh. Kalau ada oknum melakukannya langsung ditindak,” tegasnya.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Harso Widodo menyampaikan, jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sebanyak 50 orang. Terdiri dari anggota TP PKK, Persit, Bhayangkari, maupun PD Aisyiyah.
Acara, kata Harso, dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman peserta terkait arti penting politik dan memahami politik dalam bingkai politik demokrasi. “Diharapkan pembinaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama perempuan dalam pemilu,” pungkasnya.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha