Dana Banpol di Kudus Naik, Parpol: Ujung-ujungnya untuk Masyarakat
Anggara Jiwandhana
Selasa, 4 Januari 2022 11:30:38
MURIANEWS, Kudus – Dana Bantuan Politik atau
Dana Banpol Partai Politik di
Kabupaten Kudus naik dari Rp 2.550 per suara menjadi Rp 5.000 per suara. Itu setelah
Pemkab Kudus menyetujui kenaikan itu.
Meski begitu, kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Kabar kenaikan banpol itu tentu menjadi angin segar bagi para partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Di mana sepuluh partai politik, yakni PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PKS, PPP, Hanura, dan Demokrat.
Baca juga:
Wah… Dana Banpol di Kudus Naik Hampir 100 PersenKetua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus yang juga Wakil Ketua DPRD Kudus Sulistyo Utomo mengatakan, kenaikan dana bantuan politik untuk parpol di Kudus tetap akan bermuara ke masyarakat.
Ketika nanti banpol akhirnya naik, maka pendidikan politik melalui partai-partai politik akan semakin luas. “Nanti tetap akan untuk masyarakat juga, ya melalui pendidikan politik,” kata Sulis, Selasa (4/12/2021).
Selama ini sendiri, imbuh Sulis, banyak partai politik di Kudus merogoh kocek pribadi untuk mendanai pendidikan politik di 132 desa di Kabupaten Kudus. Sehingga pendidikan politik masih belum bisa maksimal.
“Kemarin kan hanya sekitar Rp 2.550 per suara dan itu kami rasa memang belum cukup untuk menjangkau 132 desa, ini dinaikkan dan tentunya ada kenaikan jangkauan pendidikan politik nanti,” imbuhnya.
“Kemarin kan hanya sekitar Rp 2.550 per suara dan itu kami rasa memang belum cukup untuk menjangkau 132 desa, ini dinaikkan dan tentunya ada kenaikan jangkauan pendidikan politik nanti,” imbuhnya.Sulis menambahkan, semakin luas pendidikan politiknya, maka semakin luas pula aspirasi yang akan terserap di masyarakat. Dengan begitu, para anggota dewan bisa merumuskan kebijakan yang strategis bagi masyarakat.“Ujung-ujungya tetap untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.Ketua DPC Partai Hanura Kudus Sutriyono pun turut mengapresiasi keputusan Pemkab Kudus yang bersedia menaikkan bantuan keuangan untuk parpol di Kudus.“Bagi kami yang sumber dananya terbatas tentu sangat terbantu dengan adanya banpol ini, utamanya untuk pendidikan politik ke masyarakat,” katanya.Dengan adanya tambahan alokasi bantuan keuangan untuk parpol, dia berharap, bisa meningkatkan pendidikan politik untuk kader Partai Hanura secara menyeluruh dari sebelumnya hanya pengurus DPC dan PAC, nantinya bisa hingga tingkat ranting. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Zulkifli Fahmi
[caption id="attachment_262264" align="alignleft" width="1280"]
Ilustrasi: Anggota DPRD Kabupaten Kudus mengikuti sidang paripurna. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Dana Bantuan Politik atau
Dana Banpol Partai Politik di
Kabupaten Kudus naik dari Rp 2.550 per suara menjadi Rp 5.000 per suara. Itu setelah
Pemkab Kudus menyetujui kenaikan itu.
Meski begitu, kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Kabar kenaikan banpol itu tentu menjadi angin segar bagi para partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Di mana sepuluh partai politik, yakni PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PKS, PPP, Hanura, dan Demokrat.
Baca juga:
Wah… Dana Banpol di Kudus Naik Hampir 100 Persen
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus yang juga Wakil Ketua DPRD Kudus Sulistyo Utomo mengatakan, kenaikan dana bantuan politik untuk parpol di Kudus tetap akan bermuara ke masyarakat.
Ketika nanti banpol akhirnya naik, maka pendidikan politik melalui partai-partai politik akan semakin luas. “Nanti tetap akan untuk masyarakat juga, ya melalui pendidikan politik,” kata Sulis, Selasa (4/12/2021).
Selama ini sendiri, imbuh Sulis, banyak partai politik di Kudus merogoh kocek pribadi untuk mendanai pendidikan politik di 132 desa di Kabupaten Kudus. Sehingga pendidikan politik masih belum bisa maksimal.
“Kemarin kan hanya sekitar Rp 2.550 per suara dan itu kami rasa memang belum cukup untuk menjangkau 132 desa, ini dinaikkan dan tentunya ada kenaikan jangkauan pendidikan politik nanti,” imbuhnya.
Sulis menambahkan, semakin luas pendidikan politiknya, maka semakin luas pula aspirasi yang akan terserap di masyarakat. Dengan begitu, para anggota dewan bisa merumuskan kebijakan yang strategis bagi masyarakat.
“Ujung-ujungya tetap untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Ketua DPC Partai Hanura Kudus Sutriyono pun turut mengapresiasi keputusan Pemkab Kudus yang bersedia menaikkan bantuan keuangan untuk parpol di Kudus.
“Bagi kami yang sumber dananya terbatas tentu sangat terbantu dengan adanya banpol ini, utamanya untuk pendidikan politik ke masyarakat,” katanya.
Dengan adanya tambahan alokasi bantuan keuangan untuk parpol, dia berharap, bisa meningkatkan pendidikan politik untuk kader Partai Hanura secara menyeluruh dari sebelumnya hanya pengurus DPC dan PAC, nantinya bisa hingga tingkat ranting.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Zulkifli Fahmi
