Puluhan Kades di Kudus Desak Bupati Cabut SE Akselerasi Vaksinasi
Anggara Jiwandhana
Jumat, 28 Januari 2022 10:47:15
MURIANEWS, Kudus - Perkumpulan Kepala Desa (Kades) Kabupaten
Kudus menuntut Bupati Kudus untuk mencabut Surat Edaran Bupati nomor 443.4/315/13.00/2022 perihal akselerasi vaksinasi Covid-19 bagi penduduk lanjut usia.
Dalam surat edaran tersebut, disebutkan jika pencairan alokasi Dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan di desa yang bersangkutan akan tangguhkan bila capaian vaksinasi lansia tidak mencapai 75 persen di akhir pekan pertama bulan Febuari.
"Kami inginkan itu dicabut saja. Itu sangat memberatkan kami dan kami merasa dihukum dengan SE itu," kata Juru bicara Perkades yang juga Kepala desa Berugenjang Undaan Kudus, Kiswo, Jumat, (28/1/2022).
Kiswo menyampaikan, alasan dari tuntutan pencabutan SE tersebut adalah desa akan kesulitan ketika nanti SE tersebut tetap diberlakukan. Pasalnya, Alokasi Dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan di desa sangat penting bagi desa.
Baca juga: Urgensi SE Bupati Kudus Soal Akselerasi Vaksinasi DipertanyakanBila itu ditangguhkan pencairannya, maka akan mengganggu operasional desa.
"Perangkat desa nanti tidak dapat penghasilan, operasional pemdes juga tentu terganggu karena tidak ada anggaran, akhirnya berdampak ke pelayanan masyarakat karena tidak ada biaya operasional," tegas Kiswo.
Kiswo pun menegaskan bila vaksinasi bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa maupun kepala desa sendiri. Tanggung jawab capaian vaksinasi, menurutnya merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditanggung bersama juga."Namun karena regulasi ini, seolah desa yang bertanggungjawab, kalau tidak sampai kami dihumum dengan aturan itu, padahal kuncinya vaksin kan di DKK, makanya kami minta SE ini dibatalkan," imbuhnya.Semua desa di Kudus, kata Kiswo, selama ini juga sudah sangat optimal dalam memenuhi capaian vaksinasi. Hanya memang ada sejumlah kendala yang itu di luar kemampuan mereka untuk menangani.Seperti lansia-lansia yang memiliki komorbid dan tak bisa divaksin hingga amburadulnya data vaksinasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).Hingga berita ini ditulis, para kepala desa masih beraudiensi dengan Asisten I Kesra Sekda Kudus Agus Budi satrio dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Adhi Sadono. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Zulkifli Fahmi
[caption id="attachment_268341" align="alignleft" width="1024"]
Kiswo bersama perwakilan Kades lainnya di halaman Pendapa Kabupaten, Jumat (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
MURIANEWS, Kudus - Perkumpulan Kepala Desa (Kades) Kabupaten
Kudus menuntut Bupati Kudus untuk mencabut Surat Edaran Bupati nomor 443.4/315/13.00/2022 perihal akselerasi vaksinasi Covid-19 bagi penduduk lanjut usia.
Dalam surat edaran tersebut, disebutkan jika pencairan alokasi Dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan di desa yang bersangkutan akan tangguhkan bila capaian vaksinasi lansia tidak mencapai 75 persen di akhir pekan pertama bulan Febuari.
"Kami inginkan itu dicabut saja. Itu sangat memberatkan kami dan kami merasa dihukum dengan SE itu," kata Juru bicara Perkades yang juga Kepala desa Berugenjang Undaan Kudus, Kiswo, Jumat, (28/1/2022).
Kiswo menyampaikan, alasan dari tuntutan pencabutan SE tersebut adalah desa akan kesulitan ketika nanti SE tersebut tetap diberlakukan. Pasalnya, Alokasi Dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan di desa sangat penting bagi desa.
Baca juga: Urgensi SE Bupati Kudus Soal Akselerasi Vaksinasi Dipertanyakan
Bila itu ditangguhkan pencairannya, maka akan mengganggu operasional desa.
"Perangkat desa nanti tidak dapat penghasilan, operasional pemdes juga tentu terganggu karena tidak ada anggaran, akhirnya berdampak ke pelayanan masyarakat karena tidak ada biaya operasional," tegas Kiswo.
Kiswo pun menegaskan bila vaksinasi bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa maupun kepala desa sendiri. Tanggung jawab capaian vaksinasi, menurutnya merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditanggung bersama juga.
"Namun karena regulasi ini, seolah desa yang bertanggungjawab, kalau tidak sampai kami dihumum dengan aturan itu, padahal kuncinya vaksin kan di DKK, makanya kami minta SE ini dibatalkan," imbuhnya.
Semua desa di Kudus, kata Kiswo, selama ini juga sudah sangat optimal dalam memenuhi capaian vaksinasi. Hanya memang ada sejumlah kendala yang itu di luar kemampuan mereka untuk menangani.
Seperti lansia-lansia yang memiliki komorbid dan tak bisa divaksin hingga amburadulnya data vaksinasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).
Hingga berita ini ditulis, para kepala desa masih beraudiensi dengan Asisten I Kesra Sekda Kudus Agus Budi satrio dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Adhi Sadono.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Zulkifli Fahmi
