Difabel Kudus Diajak Jadi Pengawas Partisipatif dalam Pemilu
Anggara Jiwandhana
Senin, 28 Maret 2022 17:00:36
MURIANEWS, Kudus – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus mengajak komunitas difabel Kudus untuk menjadi pengawas partisipatif dalam Pemilu 2024 mendatang.
Sehingga dalam pemilihan nanti baik kepala daerah hingga presiden, asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil) bisa tercapai. Adanya politik uang juga diharapkan bisa ditekan semaksimal mungkin.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kudus Wahibul Minan dalam sosialisasi kelompok sasaran di Rumah Makan Selera Persada, Senin (28/3/2022).
“Kami mengajak mereka menjadi pengawas partisipatif dalam jalannya pemilu tahun 2024 mendatang, kami rasa mereka bisa dalam hal ini,” kata dia di sela sosialisasi.
Selain itu, Minan juga berharap komunitas disabilitas Kudus bisa ada yang menjadi pengawas pemilihan walau hanya di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) seperti pada pemilu tahun 2018 kemarin.
“Tahun itu ada dua orang ya kalau tidak salah, semoga di pemilu 2024 nanti bisa bertambah,” ujarnya.
Selain sosialisasi kepada kaum disabilitas, Bawaslu Kudus juga menggencarkan sosialisasi pada sejumlah komunitas aktif. Harapannya, tingkat pengawasan dan kesadaran akan ancaman politik uang bisa semakin meningkat.
Sosialisasi kelompok sasaran difabel oleh Bawaslu Kudus, Senin (28/3/2022). (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus mengajak komunitas difabel Kudus untuk menjadi pengawas partisipatif dalam Pemilu 2024 mendatang.
Sehingga dalam pemilihan nanti baik kepala daerah hingga presiden, asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil) bisa tercapai. Adanya politik uang juga diharapkan bisa ditekan semaksimal mungkin.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kudus Wahibul Minan dalam sosialisasi kelompok sasaran di Rumah Makan Selera Persada, Senin (28/3/2022).
“Kami mengajak mereka menjadi pengawas partisipatif dalam jalannya pemilu tahun 2024 mendatang, kami rasa mereka bisa dalam hal ini,” kata dia di sela sosialisasi.
Selain itu, Minan juga berharap komunitas disabilitas Kudus bisa ada yang menjadi pengawas pemilihan walau hanya di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) seperti pada pemilu tahun 2018 kemarin.
“Tahun itu ada dua orang ya kalau tidak salah, semoga di pemilu 2024 nanti bisa bertambah,” ujarnya.
Selain sosialisasi kepada kaum disabilitas, Bawaslu Kudus juga menggencarkan sosialisasi pada sejumlah komunitas aktif. Harapannya, tingkat pengawasan dan kesadaran akan ancaman politik uang bisa semakin meningkat.
“Mulai dari komunitas Pramuka, dan komunitas lainnya, kami juga membentuk desa Desa Pengawas dan Desa Anti Politik,” pungkasnya.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Mundir yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi peran Bawaslu untuk mengedukasi komunitas penyandang disabilitas tentang pengawasan pemilu.
Mundir pun berharap makin banyak dari mereka yang bisa terjun aktif di pengawasan politik.
“Karena mereka itu sama seperti kita, hak dan kewajibannya dalam berpolitiknya juga sama,” tandasnya.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
