KPU RI Dorong Daerah Segera Bicarakan Anggaran Pilkada 2024
Anggara Jiwandhana
Kamis, 7 April 2022 19:49:20
MURIANEWS, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) mendorong daerah-daerah untuk segera membahas kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut dilakukan karena tingginya kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga perlu dilakukan
saving money agar tidak terjadi kekurangan anggaran.
“Ini perlu dibicarakan sekarang, apalagi daerah-daerah yang butuh anggaran besar, sementara APBDnya tidak terlalu besar, harus ada
saving money-nya. Paling tidak dua tahun anggaran,” kata Komisioner KPU RI Arief Budiman saat berkunjung ke KPU
Kudus, Kamis (7/4/2022).
Selain itu, lanjut Arief, alasan lainnya perlu dilakukan pembahasan sekarang adalah karena adanya revisi anggaran di tingkat pusat, untuk penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif di mana terjadi penghematan anggaran. Sehingga daerah diharapkan juga mengikuti hal sama.
“Kami mulai lakukan monitoring di daerah-daerah. Hasilnya ada yang sama turunnya, ada juga yang masih belum menemukan hingga mengadakan pertemuan berkali-kali, ada juga yang naik,” ujarnya.
Baca: Jokowi Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu dan Perpanjangan JabatanArief pun memperkirakan, ketika nanti dilaksanakan pelaksanaan pemilu serentak, maka pengeluaran anggaran akan serentak berkurang. Satu contoh kecilnya adalah biaya honor petugas TPS.
Arief pun memperkirakan, ketika nanti dilaksanakan pelaksanaan pemilu serentak, maka pengeluaran anggaran akan serentak berkurang. Satu contoh kecilnya adalah biaya honor petugas TPS.“Jadi misalkan pemilu bupati dibarengkan gubernur, nah bayarnya nanti satu kali saja. Nanti kan tetap ada
sharing, daerah bayar bagian apa provinsi bayar apa, jadi ongkosnya lebih murah,” sambungnya.
Baca: Habiskan Biaya Besar, KPU Tolak Rencana E-voting Pemilu 2024Walaupun begitu, dia menyebutkan memang ada beberapa komponen yang tidak bisa dilakukan
sharing anggaran, seperti halnya pencetakan surat suara hingga formulirnya.“Tapi kan juga ada yang bisa, nah ini kami mendorong bisa disepakati bersama. Supaya ada penghematan di sana (anggaran pemilu, red) agar bisa menyesuaikan anggaran dari pusat,” pungkasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
[caption id="attachment_283246" align="alignleft" width="1280"]

Komisioner KPU RI Arief Budiman saat berkunjung ke Kudus, Kamis (7/4/2022). (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) mendorong daerah-daerah untuk segera membahas kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut dilakukan karena tingginya kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga perlu dilakukan
saving money agar tidak terjadi kekurangan anggaran.
“Ini perlu dibicarakan sekarang, apalagi daerah-daerah yang butuh anggaran besar, sementara APBDnya tidak terlalu besar, harus ada
saving money-nya. Paling tidak dua tahun anggaran,” kata Komisioner KPU RI Arief Budiman saat berkunjung ke KPU
Kudus, Kamis (7/4/2022).
Selain itu, lanjut Arief, alasan lainnya perlu dilakukan pembahasan sekarang adalah karena adanya revisi anggaran di tingkat pusat, untuk penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif di mana terjadi penghematan anggaran. Sehingga daerah diharapkan juga mengikuti hal sama.
“Kami mulai lakukan monitoring di daerah-daerah. Hasilnya ada yang sama turunnya, ada juga yang masih belum menemukan hingga mengadakan pertemuan berkali-kali, ada juga yang naik,” ujarnya.
Baca: Jokowi Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan
Arief pun memperkirakan, ketika nanti dilaksanakan pelaksanaan pemilu serentak, maka pengeluaran anggaran akan serentak berkurang. Satu contoh kecilnya adalah biaya honor petugas TPS.
“Jadi misalkan pemilu bupati dibarengkan gubernur, nah bayarnya nanti satu kali saja. Nanti kan tetap ada
sharing, daerah bayar bagian apa provinsi bayar apa, jadi ongkosnya lebih murah,” sambungnya.
Baca: Habiskan Biaya Besar, KPU Tolak Rencana E-voting Pemilu 2024
Walaupun begitu, dia menyebutkan memang ada beberapa komponen yang tidak bisa dilakukan
sharing anggaran, seperti halnya pencetakan surat suara hingga formulirnya.
“Tapi kan juga ada yang bisa, nah ini kami mendorong bisa disepakati bersama. Supaya ada penghematan di sana (anggaran pemilu, red) agar bisa menyesuaikan anggaran dari pusat,” pungkasnya.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha