Kamis, 20 November 2025


MURIANEWS, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) tetap mempersiapkan segala unsur dan kelengkapan penunjang penyelenggaraan Pemilihan Presiden di tahun 2024 mendatang. KPU tidak ingin ingin masuk dalam isu penundaan pemilu di tahun 2024 itu.

Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan, para komisioner dan semua orang yang terlibat di KPU di masa kepengurusannya yang akan berakhir pada 11 April besok hanya fokus ke penyiapan Pemilu 2024.

“Kami mempersiapkan Pemilu 2024 dengan seluruh tahapan yang harus dikerjakan oleh KPU,” kata Arief Budiman di Kudus, Kamis (7/4/2022).

Adapun persiapan yang dilakukan, lanjut Arief, di antaranya adalah perihal regulasi. Di mana pihaknya sudah menetapkan hari pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Tapi jadwalnya itu belum karena itu dibuat dalam peraturan KPU. Itu kan harus melalui rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, kami sudah mengajukan surat namun belum dijadwalkan,” ujarnya.

Baca: Jokowi Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Selain regulasi, Arief mengatakan pihaknya juga telah menyusun anggaran untuk Pemilu 2024. Anggaran bahkan sudah disusun sejak tahun lalu dan sudah pula diajukan ke pemerintah.

“Nah yang ketiga ini personel KPU, itu juga sudah. Jadi tahapan yang di KPU sudah dilakukan. Tinggal tahapan di tempat lain, misal anggaran ada di mana, kan KPU bukan pemegang uang. KPU merancang dan mengusulkan. Maka pemerintah dan DPR yang kemudian berhak,” terangnya.KPU juga mendorong daerah-daerah untuk segera membahas kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024 mendatang.Baca: Habiskan Biaya Besar, KPU Tolak Rencana E-voting Pemilu 2024Hal tersebut dilakukan karena tingginya kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga perlu dilakukan saving money agar tidak terjadi kekurangan anggaran.Selain itu, alasan lainnya perlu dilakukan pembahasan sekarang adalah karena adanya revisi anggaran di tingkat pusat untuk penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif di mana terjadi penghematan anggaran. Sehingga daerah diharapkan daerah juga mengikuti hal sama. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar

Terpopuler