Dana Rp 2,3 Miliar untuk Parpol di Kudus Belum Bisa Dicairkan, Ini Sebabnya
Anggara Jiwandhana
Sabtu, 9 April 2022 11:52:46
MURIANEWS, Kudus – Penyaluran dana bantuan politik (Banpol) untuk sepuluh partai politik pemilik kursi di DPRD Kabupaten Kudus masih belum bisa dilakukan segera.
Alasannya adalah masih dilakukannya pemeriksaan pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan dana banpol pada tahun 2021 kemarin oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK)
Ketika itu sudah rampung, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten
Kudus pun akan segera mencairkan dana banpol yang mengalami kenaikan sebesar 96,08 persen itu. Di mana nominal sebelumnya adalah sebesar Rp 2.550 per suara menjadi Rp 5.000 per suara.
“Pencairannya masih tetap menunggu audit dari sana (BPK, red). Ketika itu sudah selesai dan tidak ada masalah tentu segera kami salurkan,” kata Kepala Kesbangpol Kudus Haro Widodo, Sabtu (9/4/2022).
Harso menyebut, dana banpol untuk tahun 2022 telah dianggarkan lewat APBD 2022 sebesar Rp 2,36 miliar. Jumlah tersebut merupakan alokasi yang baru karena pada tahun 2021 kemarin hanya 1,2 miliar saja.
“Ya karena ada kenaikan per suara itu tadi dari Rp 2.550 per suara menjadi Rp 5.000 per suara,” ujarnya.
Baca: Jadi Naik, Ini Rincian Dana Banpol yang Bakal Diterima Parpol Kudus
Baca: Jadi Naik, Ini Rincian Dana Banpol yang Bakal Diterima Parpol KudusHarso berharap, penambahan alokasi banpol itu bisa memberikan tambahan dukungan operasional internal parpol. Sehingga para parpol di Kudus bisa memperluas pendidikan politiknya di masyarakat.Pada tahun 2021 sendiri Pemerintah Kabupaten Kudus mengucurkan anggaran Rp 1,2 milar untuk dana bantuan politik sepuluh partai politik peraih kursi di DPRD Kudus. Bantuan tersebut, bersifat hibah.Dengan rincian pembagian, PDIP sebesar Rp 219,47 juta, PKB sebesar Rp 193,19 juta, Partai Gerindra sebesar Rp 181,68 juta, Partai Golkar sebesar Rp 159,53 juta, Partai Nasdem sebesar Rp 87,38 juta, dan PAN sebesar Rp 76,87 juta.Kemudian PKS mendapat bantuan sebesar Rp88,1 juta, PPP sebesar Rp 73,89 juta, dan Partai Hanura mendapatkan bantuan Rp 70,22 juta dan Partai Demokrat menerima bantuan sebesar Rp 51,26 juta. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
[caption id="attachment_163943" align="alignleft" width="720"]
Ilustrasi. (MURIANEWS.com/ Cholis Anwar)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Penyaluran dana bantuan politik (Banpol) untuk sepuluh partai politik pemilik kursi di DPRD Kabupaten Kudus masih belum bisa dilakukan segera.
Alasannya adalah masih dilakukannya pemeriksaan pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan dana banpol pada tahun 2021 kemarin oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK)
Ketika itu sudah rampung, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten
Kudus pun akan segera mencairkan dana banpol yang mengalami kenaikan sebesar 96,08 persen itu. Di mana nominal sebelumnya adalah sebesar Rp 2.550 per suara menjadi Rp 5.000 per suara.
“Pencairannya masih tetap menunggu audit dari sana (BPK, red). Ketika itu sudah selesai dan tidak ada masalah tentu segera kami salurkan,” kata Kepala Kesbangpol Kudus Haro Widodo, Sabtu (9/4/2022).
Harso menyebut, dana banpol untuk tahun 2022 telah dianggarkan lewat APBD 2022 sebesar Rp 2,36 miliar. Jumlah tersebut merupakan alokasi yang baru karena pada tahun 2021 kemarin hanya 1,2 miliar saja.
“Ya karena ada kenaikan per suara itu tadi dari Rp 2.550 per suara menjadi Rp 5.000 per suara,” ujarnya.
Baca: Jadi Naik, Ini Rincian Dana Banpol yang Bakal Diterima Parpol Kudus
Harso berharap, penambahan alokasi banpol itu bisa memberikan tambahan dukungan operasional internal parpol. Sehingga para parpol di Kudus bisa memperluas pendidikan politiknya di masyarakat.
Pada tahun 2021 sendiri Pemerintah Kabupaten Kudus mengucurkan anggaran Rp 1,2 milar untuk dana bantuan politik sepuluh partai politik peraih kursi di DPRD Kudus. Bantuan tersebut, bersifat hibah.
Dengan rincian pembagian, PDIP sebesar Rp 219,47 juta, PKB sebesar Rp 193,19 juta, Partai Gerindra sebesar Rp 181,68 juta, Partai Golkar sebesar Rp 159,53 juta, Partai Nasdem sebesar Rp 87,38 juta, dan PAN sebesar Rp 76,87 juta.
Kemudian PKS mendapat bantuan sebesar Rp88,1 juta, PPP sebesar Rp 73,89 juta, dan Partai Hanura mendapatkan bantuan Rp 70,22 juta dan Partai Demokrat menerima bantuan sebesar Rp 51,26 juta.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
