untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus (Disnaker Perinkop UKM). Bupati Kudus HM Hartopo pun angkat suara.
Hartopo mengakui jika OPD yang dikiritisi oleh DPRD Kudus itu adalah Disnaker Perinkop UKM.
”Kepalanya, Bu Rini (Rini Kartika Hadi Ahmawati, red) tadi sudah izin saya untuk menemani kunjungan kerja dari DPRD Karanganyar. Jadi tidak bisa datang rapat, saya pikir tidak ada masalah karena tadi juga ada wakil dari dinasnya,” kata Hartopo usai Sidang Paripurna DPRD Kudus, Senin (18/7/2022).
Hartopo menyebut, sejauh ini Disnaker dan semua OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kudus memiliki pola komunikasi yang baik. Sehingga dia tidak mempermasalahkan hal ini.
”Kami pikir semuanya ya komunikatif, berkinerja baik juga, mereka hadir ya saya tahu karena sebelumnya mereka sudah komunikasi, jadi saya rasa tidak masalah,” tandasnya.
Komisi B DPRD telah melayangkan salinan evaluasi kepada pimpinan DPRD Kudus usai sidang paripurna di DPRD Kudus, Senin (18/7/2022) agar diberikan kepada pemerintah daerah.Ketua Komisi B DPRD Kudus Anis Hidayat mengatakan, pihaknya sebenarnya telah memanggil kepala OPD tersebut untuk membahas seputar pemulihan ekonomi Kabupaten Kudus dan program kerja Bupati Kudus.Namun, kepala OPD yang bersangkutan justru tidak hadir sehingga membuat pembahasan tertunda.”Karena ini kepentingan masyarakat, kami harapkan ada evaluasi untuk itu,” pungkasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
[caption id="attachment_301496" align="alignleft" width="1280"]
HM Hartopo, Bupati Kudus. (Murianews/Anggara Jiwandhana)[/caption]
MURIANEWS, Kudus – Komisi B DPRD Kudus mendesak Pemkab
Kudus untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus (Disnaker Perinkop UKM). Bupati Kudus HM Hartopo pun angkat suara.
Hartopo mengakui jika OPD yang dikiritisi oleh DPRD Kudus itu adalah Disnaker Perinkop UKM.
”Kepalanya, Bu Rini (Rini Kartika Hadi Ahmawati, red) tadi sudah izin saya untuk menemani kunjungan kerja dari DPRD Karanganyar. Jadi tidak bisa datang rapat, saya pikir tidak ada masalah karena tadi juga ada wakil dari dinasnya,” kata Hartopo usai Sidang Paripurna DPRD Kudus, Senin (18/7/2022).
Hartopo menyebut, sejauh ini Disnaker dan semua OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kudus memiliki pola komunikasi yang baik. Sehingga dia tidak mempermasalahkan hal ini.
”Kami pikir semuanya ya komunikatif, berkinerja baik juga, mereka hadir ya saya tahu karena sebelumnya mereka sudah komunikasi, jadi saya rasa tidak masalah,” tandasnya.
Baca: Komisi B DPRD Kudus Desak Disnaker Dievaluasi, Kenapa?
Komisi B DPRD telah melayangkan salinan evaluasi kepada pimpinan DPRD Kudus usai sidang paripurna di DPRD Kudus, Senin (18/7/2022) agar diberikan kepada pemerintah daerah.
Ketua Komisi B DPRD Kudus Anis Hidayat mengatakan, pihaknya sebenarnya telah memanggil kepala OPD tersebut untuk membahas seputar pemulihan ekonomi Kabupaten Kudus dan program kerja Bupati Kudus.
Namun, kepala OPD yang bersangkutan justru tidak hadir sehingga membuat pembahasan tertunda.
”Karena ini kepentingan masyarakat, kami harapkan ada evaluasi untuk itu,” pungkasnya.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
