DPRD Kudus Kebut Penyusunan Delapan Ranperda Inisiatif

[caption id="attachment_298689" align="alignleft" width="1280"] Sidang Paripurna DPRD Kudus (Murianews/Anggara Jiwandhana)[/caption] MURIANEWS, Kudus – Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kudus, Jawa Tengah, segera mengebut penyusunan delapan  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif di sisa tahun 2022 ini. Itu dilakukan agar Ranperda bisa diterapkan dan bisa bisa segera memberi manfaat bagi masyarakat Kota Kretek secara luas. Delapan ranperda itu adalah Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Ranperda Pesantren, Ranperda Pendidikan, Ranperda Penyelenggaraan Haji. Selain itu, ada pula Ranperda Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ranperda Desa Wisata, Ranperda Perlindungan Buruh, serta  Ranperda Bantuan Hukum bagi Warga Tak Mampu. Anggota Bapemperda DPRD Kudus H Muhtamat menyampaikan, saat ini prosesnya tengah dilakukan penyusunan naskah akademik dari kedelapan Ranperda inisiatif tersebut. ”Saat ini masih penyusunan (naskah akademik), sesuai jadwal, pertengahan September akan kami ajukan dulu ke Kemenkumham sebelum pembahasan di DPRD,” ujar Muhtamat, Sabtu (27/8/2022). Baca: Dua Kali Gagal, DPRD Kudus Kembali Godok Ranperda soal CSR Diperkirakan, pembahasan ranperda di tingkat Pansus bisa dilaksanakan pada Oktober mendatang. Hal ini menyusul padatnya agenda DPRD Kudus yang juga harus bekerja keras membahas Perubahan APBD 2022 dan APBD 2023. Bapemperda, lanutnya, juga terus meminta saran dan masukan dari masyarakat. Sehingga materi yang akan dibahas dalam Ranperda tersebut benar-benar bisa menjadi jawaban atas persoalan yang ada di masyarakat. ”Kami ingin ini benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekedar dokumen saja,” pungkasnya.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha