Dengan dana tersebut, Pemkab Kudus akan menambah pembangunan infrastruktur di Kota Kretek. Serta program penunjang pemerintahan lainnya.
Bupati Kudus HM Hartopo mengungkapkan, Kabupaten Kudus memang saat ini tengah minim anggaran. Sehingga dengan ditariknya anggaran itu, Pemkab bisa menjalankan program kerja yang terkendala anggaran.
”Kami (Pemkab Kudus, red) kurang anggaran, kunjungan DPRD tahun 2023 juga kurang dan banyak sekali sektor yang butuh anggaran terutama di sektor infrastruktur yang harus ditambah,” kata Hartopo, Selasa (8/11/2022).
Pemkab, lanjut Hartopo, berencana mengganti dana BLUD tersebut dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) milik Pemkab Kudus yang saat ini memang masih tersisa lumayan banyak.
”Ini nanti akan dialihkan ke sana, kan kalau untuk kesehatan DBHCHT bisa lebih fleksibel,” sambungnya.Hartopo pun berharap dana tersebut bisa ditarik. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus pun diminta mengkaji hal ini, agar di kemudian hari tidak timbul masalah.”Itu nanti kalau bisa ditarik ya syukur bisa untuk pelaksanaan Porprov juga, kalau tidak ya nanti bagaimana,” pungkas Hartopo. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Kudus, Jawa Tengah, berencana menarik dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 50 miliar. Dana itu akan digunakan untuk menambah anggaran daerah di 2023 mendatang.
Dengan dana tersebut, Pemkab Kudus akan menambah pembangunan infrastruktur di Kota Kretek. Serta program penunjang pemerintahan lainnya.
Bupati Kudus HM Hartopo mengungkapkan, Kabupaten Kudus memang saat ini tengah minim anggaran. Sehingga dengan ditariknya anggaran itu, Pemkab bisa menjalankan program kerja yang terkendala anggaran.
”Kami (Pemkab Kudus, red) kurang anggaran, kunjungan DPRD tahun 2023 juga kurang dan banyak sekali sektor yang butuh anggaran terutama di sektor infrastruktur yang harus ditambah,” kata Hartopo, Selasa (8/11/2022).
Baca: Dua Jenis BLT Akan Dicairkan Pemkab Kudus di Akhir Tahun
Pemkab, lanjut Hartopo, berencana mengganti dana BLUD tersebut dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) milik Pemkab Kudus yang saat ini memang masih tersisa lumayan banyak.
”Ini nanti akan dialihkan ke sana, kan kalau untuk kesehatan DBHCHT bisa lebih fleksibel,” sambungnya.
Hartopo pun berharap dana tersebut bisa ditarik. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus pun diminta mengkaji hal ini, agar di kemudian hari tidak timbul masalah.
”Itu nanti kalau bisa ditarik ya syukur bisa untuk pelaksanaan Porprov juga, kalau tidak ya nanti bagaimana,” pungkas Hartopo.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
