Hal tersebut dianggap panting karena di tahun 2022 ini Kudus minim pembangunan. Dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 40 miliar pun siap digunakan.
”Ya nanti di tahun 2023 kami akan mengebut infrastruktur. Utamanya pembangunan jalan dan lampu penerangan jalanan umum (LPJU),” kata Bupati Kudus HM Hartopo, Sabtu (24/12/2022).
Kebijakan seperti ini, kata dia, diizinkkan oleh regulasi dan tidak diharuskan untuk mengganti pos keuangan tersebut.
Namun, ketika nanti diminta untuk mengganti, Pemkab Kudus menyiapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk dialokasikan ke program tersebut.
”Kalau untuk kesehatan kan DBHCHT bisa cukup fleksibel, jadi nanti bisa digunakan untuk menambal di sana,” pungkas Hartopo.
Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron juga menyebut DPRD telah sepakat untuk menambah jumlah anggaran infrastruktur pada 2023. Dana tersebut diambilkan dari dana BLUD tahun ini.”Nantinya akan menggunakan dana tersebut, misal nanti memang harus mengganti, akan diambilkan dari DHCHT,” ujarnya.Selama tahun 2022 sendiri Mukhasiron menilai Pemkab Kudus telah cukup baik dalam membangun infrastruktur yang direncanakan. Hanya dia berharap di sisa waktu pengerjaan ini tidak ada proyek yang asal-asalan.”Baik itu asal jadi atau spesifikasinya dikurangi, harus sesuai perjanjian kontraknya bagaimana,” pungkasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha
Murianews, Kudus – Kalangan DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sepakat untuk mengebut pembangunan infrastruktur di Kudus pada 2023 mendatang.
Hal tersebut dianggap panting karena di tahun 2022 ini Kudus minim pembangunan. Dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 40 miliar pun siap digunakan.
”Ya nanti di tahun 2023 kami akan mengebut infrastruktur. Utamanya pembangunan jalan dan lampu penerangan jalanan umum (LPJU),” kata Bupati Kudus HM Hartopo, Sabtu (24/12/2022).
Kebijakan seperti ini, kata dia, diizinkkan oleh regulasi dan tidak diharuskan untuk mengganti pos keuangan tersebut.
Namun, ketika nanti diminta untuk mengganti, Pemkab Kudus menyiapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk dialokasikan ke program tersebut.
”Kalau untuk kesehatan kan DBHCHT bisa cukup fleksibel, jadi nanti bisa digunakan untuk menambal di sana,” pungkas Hartopo.
Baca: Pemkab Kudus Batal Beli Lahan untuk SIHT
Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron juga menyebut DPRD telah sepakat untuk menambah jumlah anggaran infrastruktur pada 2023. Dana tersebut diambilkan dari dana BLUD tahun ini.
”Nantinya akan menggunakan dana tersebut, misal nanti memang harus mengganti, akan diambilkan dari DHCHT,” ujarnya.
Selama tahun 2022 sendiri Mukhasiron menilai Pemkab Kudus telah cukup baik dalam membangun infrastruktur yang direncanakan. Hanya dia berharap di sisa waktu pengerjaan ini tidak ada proyek yang asal-asalan.
”Baik itu asal jadi atau spesifikasinya dikurangi, harus sesuai perjanjian kontraknya bagaimana,” pungkasnya.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha
