Pemkab Kudus Siapkan Rp 30,4 Miliar untuk THR ASN
Anggara Jiwandhana
Senin, 3 April 2023 13:05:01
Adapun ASN yang akan mendapat THR adalah dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Eko Djumartono mengatakan, pihaknya tengah memproses pencairan THR tersebut. Meski begitu, dia belum bisa memberikan waktu pasti pencairannya.
”Kalau kapan yang pasti, belum bisa kami pastikan. Tapi tetap sebelum Lebaran sudah cair,” ujarnya, Senin (3/4/2023).
Baca: Menpan RB Sebut Honorer Tidak Dapat THR Tahun IniDalam pencairan THR ASN, nantinya juga akan ditambahi tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 50 persen. Sehingga nominalnya cukup banyak.
”Jadi nanti nominal totalnya ada THR satu kali gaji dan 50 persen TPP,” tandasnya.
Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, jumlah ASN di Kudus sampai pada Januari 2023 yakni sebanyak 6.452 orang. Jumlah sebanyak itu terdiri atas PNS sebanyak 5.940 orang, 491 orang PPPK, dan 21 orang CPNS.Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat. Yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja perbulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.
Baca: Setelah THR, Gaji ke-13 ASN Akan Dicairkan Pada Juni 2023Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.Menkeu menyebut, ini pertama kali dilakukan. Untuk penambahan komponen tersebut, maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer kepada seluruh pemerintah daerah yang diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun. Editor: Ali Muntoha
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, mengangarkan Rp 30,4 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) pada Lebaran tahun 2023 ini. Pencairan THR akan dilaksanakan dengan mengikuti anjuran dan ketentuan dari pemerintah pusat.
Adapun ASN yang akan mendapat THR adalah dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Eko Djumartono mengatakan, pihaknya tengah memproses pencairan THR tersebut. Meski begitu, dia belum bisa memberikan waktu pasti pencairannya.
”Kalau kapan yang pasti, belum bisa kami pastikan. Tapi tetap sebelum Lebaran sudah cair,” ujarnya, Senin (3/4/2023).
Baca: Menpan RB Sebut Honorer Tidak Dapat THR Tahun Ini
Dalam pencairan THR ASN, nantinya juga akan ditambahi tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 50 persen. Sehingga nominalnya cukup banyak.
”Jadi nanti nominal totalnya ada THR satu kali gaji dan 50 persen TPP,” tandasnya.
Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, jumlah ASN di Kudus sampai pada Januari 2023 yakni sebanyak 6.452 orang. Jumlah sebanyak itu terdiri atas PNS sebanyak 5.940 orang, 491 orang PPPK, dan 21 orang CPNS.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat. Yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja perbulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.
Baca: Setelah THR, Gaji ke-13 ASN Akan Dicairkan Pada Juni 2023
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.
Menkeu menyebut, ini pertama kali dilakukan. Untuk penambahan komponen tersebut, maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer kepada seluruh pemerintah daerah yang diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun.
Editor: Ali Muntoha
