Hoaks Mulai Panaskan Pilpet Jepara, Warga Diminta Bijak Ambil Sikap
Budi Santoso
Selasa, 1 Oktober 2019 17:19:16
Namun kadangkala cara-cara kurang bijak masih dilakukan. Menggunakan hoaks untuk melakukan kampanye hitam terjadi juga.
Calon Petinggi Desa Ngasem, Batealit, Surjono (65), mengeluhkan serangan black campaign terhadap dirinya. Sejak beberapa hari terakhir dirinya merasa difitnah dengan selebaran tentang dirinya yang dibagi ke warga desa Ngasem.
Selebaran yang berisi berita mengenai dugaan pungutan liar terhadap dirinya tersebar. Pihaknya dituduh melakukan pungutan liar dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Padahal dalam kenyataannya dirinya sama sekali tidak terlibat.
“Program PTLS itu kan ada panitia tersendiri yang dibentuk. Pemdes tidak menangani itu. Tapi nyatanya saya difitnah melakukan pungli dalam kegiatan itu. Ini benar-benar menjengkelkan,” ujar Surjono, Selasa (1/10/2019).
Dalam selebaran-selebaran itu Surjono yang merupakan incumbent petinggi, mengaku dituduh telah melakukan pungli dalam program PTSL. Program tersebut membebankan biaya Rp 150 ribu/sertifikat, namun pada kenyataannya warga ditarik Rp 500 ribu/sertifikat. Perbedaan angka ini dituduhkan sebagai pungli yang dilakukan oleh pihaknya.
Sebagai Petinggi Desa Ngasem, Surjono mengaku tidak tahu menahu masalah ini. Setahu dirinya, besaran biaya itu sudah dibahas bersama antara warga dan Panitia PTSL. Berapa kesepakatannya, hal itu sudah bukan menjadi kewenangan dari pemerintah desa.
“Sebagai petinggi, masalah itu saya tidak punya kewenangan sama sekali. Semua sudah diserahkan ke panitia kegiatan. Lha kok malah saya yang diserang soal ini. Tidak habis mengerti saya,” keluhnya.
“Sebagai petinggi, masalah itu saya tidak punya kewenangan sama sekali. Semua sudah diserahkan ke panitia kegiatan. Lha kok malah saya yang diserang soal ini. Tidak habis mengerti saya,” keluhnya.Sementara itu, Kabid Komunikasi di Diskominfo Jepara Arif Darmawan meminta agar masyarakat bisa bijak menyikapi situasi ini. Dalam proses Pilpet, semua pihak yang berkaitan sudah menyetujui konsensus dan kesepakatan bersama.Termasuk dalam hal ini mengenai masalah kampanye hitam. Sehingga seharusnya hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi.Masyarakat dalam hal ini harus mulai memahami pentingnya budaya literasi media. Kemampuan mencerna sebuah informasi harus dilakukan. Masyarakat harus bisa memilah dan memilih informasi. Sehingga mereka tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru tentang sebuah informasi.“Mari kita sama-sama bisa bersikap bijak terhadap informasi. Terutama masyarakat yang saat ini tengah masuk dalam proses Pilpet di desa masing-masing. Jangan sampai terpecah belah karena informasi yang tidak jelas kebenarannya. Harus disikapi dengan bijak dan cerdas,” ujarnya. Reporter: Budi ErjeEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Jepara - Arena persaingan Pemilihan Petinggi Desa (Pilpet) di Kabupaten Jepara mulai menghangat. Di beberapa desa, masing-masing calon mulai mengerahkan daya dan cara untuk bisa mendapatkan simpati warga.
Namun kadangkala cara-cara kurang bijak masih dilakukan. Menggunakan hoaks untuk melakukan kampanye hitam terjadi juga.
Calon Petinggi Desa Ngasem, Batealit, Surjono (65), mengeluhkan serangan black campaign terhadap dirinya. Sejak beberapa hari terakhir dirinya merasa difitnah dengan selebaran tentang dirinya yang dibagi ke warga desa Ngasem.
Selebaran yang berisi berita mengenai dugaan pungutan liar terhadap dirinya tersebar. Pihaknya dituduh melakukan pungutan liar dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Padahal dalam kenyataannya dirinya sama sekali tidak terlibat.
“Program PTLS itu kan ada panitia tersendiri yang dibentuk. Pemdes tidak menangani itu. Tapi nyatanya saya difitnah melakukan pungli dalam kegiatan itu. Ini benar-benar menjengkelkan,” ujar Surjono, Selasa (1/10/2019).
Dalam selebaran-selebaran itu Surjono yang merupakan incumbent petinggi, mengaku dituduh telah melakukan pungli dalam program PTSL. Program tersebut membebankan biaya Rp 150 ribu/sertifikat, namun pada kenyataannya warga ditarik Rp 500 ribu/sertifikat. Perbedaan angka ini dituduhkan sebagai pungli yang dilakukan oleh pihaknya.
Sebagai Petinggi Desa Ngasem, Surjono mengaku tidak tahu menahu masalah ini. Setahu dirinya, besaran biaya itu sudah dibahas bersama antara warga dan Panitia PTSL. Berapa kesepakatannya, hal itu sudah bukan menjadi kewenangan dari pemerintah desa.
“Sebagai petinggi, masalah itu saya tidak punya kewenangan sama sekali. Semua sudah diserahkan ke panitia kegiatan. Lha kok malah saya yang diserang soal ini. Tidak habis mengerti saya,” keluhnya.
Sementara itu, Kabid Komunikasi di Diskominfo Jepara Arif Darmawan meminta agar masyarakat bisa bijak menyikapi situasi ini. Dalam proses Pilpet, semua pihak yang berkaitan sudah menyetujui konsensus dan kesepakatan bersama.
Termasuk dalam hal ini mengenai masalah kampanye hitam. Sehingga seharusnya hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi.
Masyarakat dalam hal ini harus mulai memahami pentingnya budaya literasi media. Kemampuan mencerna sebuah informasi harus dilakukan. Masyarakat harus bisa memilah dan memilih informasi. Sehingga mereka tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru tentang sebuah informasi.
“Mari kita sama-sama bisa bersikap bijak terhadap informasi. Terutama masyarakat yang saat ini tengah masuk dalam proses Pilpet di desa masing-masing. Jangan sampai terpecah belah karena informasi yang tidak jelas kebenarannya. Harus disikapi dengan bijak dan cerdas,” ujarnya.
Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha
