NU dan Muhammadiyah Jepara Kompak Desak Pemerintah Tegas Soal Karaoke hingga Anak Punk
Budi Santoso
Rabu, 25 Desember 2019 15:15:58
PCNU Jepara dan PDM Jepara, Rabu (25/12/2019) menggelar konferensi pers dan menyampaikan pernyataanya. Ketua PCNU Jepara KH Hayatun Abdullah Hadziq dan Ketua PDM Jepara KH Fachurrozi menyampaikan statemen bersama di Gedung PCNU Jepara.
PCNU dan PDM Jepara, sepakat menyatakan ada beberapa masalah sosial di Jepara yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di antaranya adalah masalah penyebaran HIV/AIDS, peredaran narkoba, merebaknya tempat karaoke, tingginya angka perceraian dan keberadaan anak punk.
Selain itu PCNU dan PDM Jepara juga melihat ada beberapa persoalan krusial terkait dengan ketersediaan tempat ibadah di lingkungan industri besar yang ada di Jepara. Kemudian juga masalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena beroperasinya industri-industri besar di wilayah Kabupaten Jepara.
“Kami merasa perlu menyampaikan ini kepada Pemkab Jepara dan masyarakat luas. PCNU dan PD Muhamadiyah Jepara merasa prihatin dan memandang perlu ada sebuah penanganan yang serius terkait hal ini,” ujar KH Hayatun.
Atas persoalan-persoalan tersebut, PCNU dan PDM Jepara juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Jepara bisa mengambil langkah tegas, untuk mengatasinya. Khususnya terkait keberadaan tempat-tempat karaoke di Jepara yang menyalahi aturan, diminta ada langkah tegas penertiban yang dilakukan.
Kemudian terkait dengan fasilitas tempat ibadah, PCNU dan PDM Jepara meminta agar Pemerintah Kabupaten Jepara, juga bersikap tegas. Industri-industri yang ada di Jepara wajib menyediakan tempat ibadah bagi para pekerjannya.“Jika masih ada industri yang mengabaikannya, kami meminta agar pemkab mengambil tindakan tegas. Masalah ini sudah lama terjadi, dan sudah disampaikan ke pemkab oleh beberapa pihak. Namun kenyataannya masih menjadi persoalan di masyarakat,” tambah KH. Hayatun.Sedangkan untuk mengatasi permasalah kemacetan lalu lintas, yang timbul di beberapa pusat industri besar akibat banyaknya pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor, diharapkan ada kebijakan dari Pemkab Jepara. PCNU dan PDM Jepara meminta agar Pemkab Jepara mewajibkan industri-industri tersebut bisa menyediakan angkutan khusus bagi pekerjanya masing-masing. Reporter: Budi ErjeEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Jepara - Dua ormas Islam di Jepara, yakni Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara dan Pengurus Daerah Muhamadiyah (PDM) Jepara, memberikan pernyataan bersama terkait permasalahan sosial yang ada di Jepara. Mereka meminta Pemkab Jepara mengambil langkah tegas untuk mengatasinya.
PCNU Jepara dan PDM Jepara, Rabu (25/12/2019) menggelar konferensi pers dan menyampaikan pernyataanya. Ketua PCNU Jepara KH Hayatun Abdullah Hadziq dan Ketua PDM Jepara KH Fachurrozi menyampaikan statemen bersama di Gedung PCNU Jepara.
PCNU dan PDM Jepara, sepakat menyatakan ada beberapa masalah sosial di Jepara yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di antaranya adalah masalah penyebaran HIV/AIDS, peredaran narkoba, merebaknya tempat karaoke, tingginya angka perceraian dan keberadaan anak punk.
Selain itu PCNU dan PDM Jepara juga melihat ada beberapa persoalan krusial terkait dengan ketersediaan tempat ibadah di lingkungan industri besar yang ada di Jepara. Kemudian juga masalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena beroperasinya industri-industri besar di wilayah Kabupaten Jepara.
“Kami merasa perlu menyampaikan ini kepada Pemkab Jepara dan masyarakat luas. PCNU dan PD Muhamadiyah Jepara merasa prihatin dan memandang perlu ada sebuah penanganan yang serius terkait hal ini,” ujar KH Hayatun.
Atas persoalan-persoalan tersebut, PCNU dan PDM Jepara juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Jepara bisa mengambil langkah tegas, untuk mengatasinya. Khususnya terkait keberadaan tempat-tempat karaoke di Jepara yang menyalahi aturan, diminta ada langkah tegas penertiban yang dilakukan.
Kemudian terkait dengan fasilitas tempat ibadah, PCNU dan PDM Jepara meminta agar Pemerintah Kabupaten Jepara, juga bersikap tegas. Industri-industri yang ada di Jepara wajib menyediakan tempat ibadah bagi para pekerjannya.
“Jika masih ada industri yang mengabaikannya, kami meminta agar pemkab mengambil tindakan tegas. Masalah ini sudah lama terjadi, dan sudah disampaikan ke pemkab oleh beberapa pihak. Namun kenyataannya masih menjadi persoalan di masyarakat,” tambah KH. Hayatun.
Sedangkan untuk mengatasi permasalah kemacetan lalu lintas, yang timbul di beberapa pusat industri besar akibat banyaknya pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor, diharapkan ada kebijakan dari Pemkab Jepara. PCNU dan PDM Jepara meminta agar Pemkab Jepara mewajibkan industri-industri tersebut bisa menyediakan angkutan khusus bagi pekerjanya masing-masing.
Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha
