BK DPRD Jepara Sudah Terima Laporan, Pembahasan Dilakukan Usai Lebaran
Budi Santoso
Rabu, 20 Mei 2020 20:18:27
BK DPRD Jepara, Rabu (20/5/2020) sudah secara resmi menerima berkas laporan tersebut. Berkas tersebut diserahkan Sekretaris DPRD Jepara, Trisno Santoso kepada BK DPRD Jepara.
Ketua BK DPRD Jepara Muzaidi menyatakan dirinya sendiri yang menerima berkas laporan tersebut. Setelah menerima aduan, pihaknya akan segera meminta Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwalkan pembahasan aduan ini.
Melihat jadwal yang saat ini sudah ada di DPRD Jepara, kemungkinan pembahasan akan dilakukan setelah Idul Fitri. Setelah mendapat jadwal dari Banmus, maka agenda selanjutnya adalah memanggil pihak-pihak terkait.
“Baik itu pihak yang melaporkan dan yang terlapor, nantinya ya memang harus dipanggil untuk dimintai keterangannya, diminta klarifikasinya. Itu nanti, setelah dapat jadwal dari Banmus, akan dipanggil semua,” ujar Muzaidi, Rabu (20/5/2020).
BK DPRD Jepara menurut Muzaidi akan bekerja dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghazali, dilaporkan tiga Wakil Ketua DPRD kepada BK DPRD Jepara. Laporan itu didasarkan adanya mosi tidak percaya yang disampaikan 36 anggota DPRD.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghazali, dilaporkan tiga Wakil Ketua DPRD kepada BK DPRD Jepara. Laporan itu didasarkan adanya mosi tidak percaya yang disampaikan 36 anggota DPRD.Dalam perkembangannya, dari 36 orang tersebut, sebanyak 21 orang justru menyatakan mosi tidak percaya yang mereka lakukan tidak ada tujuan untuk melaporkan ke BK DPRD Jepara.Juru bicara 21 orang dalam kelompok ini, Jamal Budiman mengatakan surat mosi tidak percaya tidak bertujuan untuk dilayangkan ke BK DPRD Jepara. Juga tidak untuk tujuan menjatuhkan Imam Zusdi Ghazali dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Jepara.“Tujuan mosi tak percaya yang diusung 36 orang ketika itu adalah hanya untuk memberi pelajaran kepada saudara Imam Zusdi Ghozali. Agar beliau sadar dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Setelah dia mau menandatangani surat pernyataan, maka gerakan itu sudah selesai,” kata Jamal Budiman. Reporter: Budi ErjeEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Jepara - Dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Jepara yang dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jepara, mulai berproses.
BK DPRD Jepara, Rabu (20/5/2020) sudah secara resmi menerima berkas laporan tersebut. Berkas tersebut diserahkan Sekretaris DPRD Jepara, Trisno Santoso kepada BK DPRD Jepara.
Ketua BK DPRD Jepara Muzaidi menyatakan dirinya sendiri yang menerima berkas laporan tersebut. Setelah menerima aduan, pihaknya akan segera meminta Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwalkan pembahasan aduan ini.
Melihat jadwal yang saat ini sudah ada di DPRD Jepara, kemungkinan pembahasan akan dilakukan setelah Idul Fitri. Setelah mendapat jadwal dari Banmus, maka agenda selanjutnya adalah memanggil pihak-pihak terkait.
“Baik itu pihak yang melaporkan dan yang terlapor, nantinya ya memang harus dipanggil untuk dimintai keterangannya, diminta klarifikasinya. Itu nanti, setelah dapat jadwal dari Banmus, akan dipanggil semua,” ujar Muzaidi, Rabu (20/5/2020).
BK DPRD Jepara menurut Muzaidi akan bekerja dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghazali, dilaporkan tiga Wakil Ketua DPRD kepada BK DPRD Jepara. Laporan itu didasarkan adanya mosi tidak percaya yang disampaikan 36 anggota DPRD.
Dalam perkembangannya, dari 36 orang tersebut, sebanyak 21 orang justru menyatakan mosi tidak percaya yang mereka lakukan tidak ada tujuan untuk melaporkan ke BK DPRD Jepara.
Juru bicara 21 orang dalam kelompok ini, Jamal Budiman mengatakan surat mosi tidak percaya tidak bertujuan untuk dilayangkan ke BK DPRD Jepara. Juga tidak untuk tujuan menjatuhkan Imam Zusdi Ghazali dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Jepara.
“Tujuan mosi tak percaya yang diusung 36 orang ketika itu adalah hanya untuk memberi pelajaran kepada saudara Imam Zusdi Ghozali. Agar beliau sadar dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Setelah dia mau menandatangani surat pernyataan, maka gerakan itu sudah selesai,” kata Jamal Budiman.
Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi
