Kasus Corona Meroket, GTPP Jepara Dianggap Tak Punya Peta Jalan
Budi Santoso
Minggu, 14 Juni 2020 15:06:07
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jepara, seperti tidak memiliki ‘peta jalan’ untuk diikuti semua pihak.
Penanganan corona menurutnya memerlukan peran serta dan partisipasi semua kalangan. Ia menilai, GTPP Covid-19 sudah seharusnya bisa memformulasikan semua kebijakan agar semua bagian masyarakat bisa bergerak bersama dalam kerangka penanganan covid 19 ini.
Dengan anggaran sebesar Rp203 milyar, GTPP Covid-19 Jepara menurutnya tidak memiliki ‘peta jalan’ yang harus dipedomani bersama oleh semua pihak.
Sejauh yang terjadi saat ini, petugas medis di semua tingkatan, satgas kecamatan, satgas desa dan relawan dianggapnya seperti menjadi petugas pemadam kebakaran saja. Sementara sumber api, atau sumber penularan tidak tertangani dengan baik.
“Saya kira seperti itu yang saat ini terjadi di Kabupaten Jepara. Saya berharap GTPP Covid-19 Jepara bisa segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah drastis terkait hal ini. Jika tidak, saya khawatir situasinya akan semakin tak terkontrol,” ujarnya Minggu (14/6/2020).
Saat ini penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Jepara semakin meledak. Di samping itu peta sebarannya juga semakin meluas dan membentuk klaster-klaster baru.
Salah satu klaster yang menurutnya perlu penanganan serius adalah yang melibatkan para pedagang. Namun sejauh ini GTPP Covid-19 Jepara belum melakukan penguatan langkah preventif terkait hal ini.
Penerapan protokol kesehatan di pasar-pasar seharusnya diterapkan secara disiplin dan tegas. Pemerintah dalam hal ini harus serius dalam melakukannya.
“Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi harus tetap berjalan, saya setuju. Namun harus dipastikan bahwa protokol kesehatan juga dijalankan dengan tegas dan penuh kedisiplinan. Juga perlu ada petugas yang mengawasi dan mengedukasi dalam jumlah yang cukup dan semuanya dianggarkan dari dana APBD yang digunakan untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
“Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi harus tetap berjalan, saya setuju. Namun harus dipastikan bahwa protokol kesehatan juga dijalankan dengan tegas dan penuh kedisiplinan. Juga perlu ada petugas yang mengawasi dan mengedukasi dalam jumlah yang cukup dan semuanya dianggarkan dari dana APBD yang digunakan untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
Baca: Terus Bertambah, Hari Ini Ada 14 Lagi Warga Jepara Positif CoronaRealokasi anggaran sebesar Rp 203 miliar harus dialokasikan secara tepat. Salah satu anggaran yang sudah dianggarkan yakni untuk subsidi bunga pinjaman sebesar Rp 30 miliar, menurutnya lebih baik diarahkan untuk kepentingan-kepentingan seperti penanganan pasar tersebut.Sebab pinjaman bank-bank besar telah ada program relaksasi bunga dari pemerintah pusat.Hingga Minggu (14/6/2020) hari ini tercatat jumlah kasus positif covid yang terjadi di Jepara menjadi 77 kasus.Jumlah ini tidak termasuk dua kasus positif covid atas dua warga Demak, yang terkonfirmasi menjalani perawatan di RSUD Kartini Jepara.Dari kasus-kasus ini sebanyak tujuh orang dinyatakan sembuh, sedangkan empat orang meninggal dunia. Reporter: Budi ErjeEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Jepara - Meroketnya jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Jepara mendapatkan perhatian dari Junarso, Wakil Ketua DPRD Jepara.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jepara, seperti tidak memiliki ‘peta jalan’ untuk diikuti semua pihak.
Penanganan corona menurutnya memerlukan peran serta dan partisipasi semua kalangan. Ia menilai, GTPP Covid-19 sudah seharusnya bisa memformulasikan semua kebijakan agar semua bagian masyarakat bisa bergerak bersama dalam kerangka penanganan covid 19 ini.
Dengan anggaran sebesar Rp203 milyar, GTPP Covid-19 Jepara menurutnya tidak memiliki ‘peta jalan’ yang harus dipedomani bersama oleh semua pihak.
Sejauh yang terjadi saat ini, petugas medis di semua tingkatan, satgas kecamatan, satgas desa dan relawan dianggapnya seperti menjadi petugas pemadam kebakaran saja. Sementara sumber api, atau sumber penularan tidak tertangani dengan baik.
“Saya kira seperti itu yang saat ini terjadi di Kabupaten Jepara. Saya berharap GTPP Covid-19 Jepara bisa segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah drastis terkait hal ini. Jika tidak, saya khawatir situasinya akan semakin tak terkontrol,” ujarnya Minggu (14/6/2020).
Saat ini penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Jepara semakin meledak. Di samping itu peta sebarannya juga semakin meluas dan membentuk klaster-klaster baru.
Salah satu klaster yang menurutnya perlu penanganan serius adalah yang melibatkan para pedagang. Namun sejauh ini GTPP Covid-19 Jepara belum melakukan penguatan langkah preventif terkait hal ini.
Penerapan protokol kesehatan di pasar-pasar seharusnya diterapkan secara disiplin dan tegas. Pemerintah dalam hal ini harus serius dalam melakukannya.
“Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi harus tetap berjalan, saya setuju. Namun harus dipastikan bahwa protokol kesehatan juga dijalankan dengan tegas dan penuh kedisiplinan. Juga perlu ada petugas yang mengawasi dan mengedukasi dalam jumlah yang cukup dan semuanya dianggarkan dari dana APBD yang digunakan untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
Baca: Terus Bertambah, Hari Ini Ada 14 Lagi Warga Jepara Positif Corona
Realokasi anggaran sebesar Rp 203 miliar harus dialokasikan secara tepat. Salah satu anggaran yang sudah dianggarkan yakni untuk subsidi bunga pinjaman sebesar Rp 30 miliar, menurutnya lebih baik diarahkan untuk kepentingan-kepentingan seperti penanganan pasar tersebut.
Sebab pinjaman bank-bank besar telah ada program relaksasi bunga dari pemerintah pusat.
Hingga Minggu (14/6/2020) hari ini tercatat jumlah kasus positif covid yang terjadi di Jepara menjadi 77 kasus.
Jumlah ini tidak termasuk dua kasus positif covid atas dua warga Demak, yang terkonfirmasi menjalani perawatan di RSUD Kartini Jepara.
Dari kasus-kasus ini sebanyak tujuh orang dinyatakan sembuh, sedangkan empat orang meninggal dunia.
Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha
