Peran DRD Dalam Penanganan Covid di Jepara Dipertanyakan
Budi Santoso
Rabu, 1 Juli 2020 12:52:04
Perkembangan penularan Covid-19 di Jepara menurutnya harus secepatnya mendapatkan penanganan secara integral dari beberapa aspek. Sudah bukan saatnya malah menunggu hasil riset dan rekomenedasi dari lembaga lain.
Dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 seharusnya sudah memiliki kemampuan soal itu. Tidak malah dalam situasi yang semakin memburuk, Pemkab Jepara malah meminta DRD untuk melakukan riset dan menunggu rekomendasinya.
Langkah menunggu ini menurutnya jelas malah akan semakin memperburuk keadaan. Karena virus covid memiliki kecepatan dalam penularannya.
"
On Based Research? Saya sedih, marah dan kecewa dengan hasil rapat TGPP kemarin. Mestinya Bupati selaku ketua GTPP Covid 19 Jepara, tidak berputar-putar mencari alibi dengan berbasis riset. Riset apa lagi? Data positif Covid-19 meledak dalam dua minggu terakhir. Perlu tindakan cepat, tepat, terukur dan tegas,” ujarnya Rabu (1/7/2020).
Apalagi dalam hal ini Bupati Jepara sudah mengeluarkan Perbup tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Juga sudah melakukan
refocusing dan realokasi APBD 2020.
Namun, dalam hal ini malah seperti mengambil langkah mundur lagi. Ibarat perang, Zakariya menilai, saat ini senjata sudah di tangan tapi brain-warenya belum siap.
Selain itu, Zakariya juga mempertanyakan
track record DRD dalam hal ini hingga sampai terkesan lebih dipercaya dibandingkan GTPP Covid-19 yang sudah dibentuk.
Selama ini DRD juga tidak pernah mengetengahkan riset tahunannya. Selama ini juga tidak ada paparan akademis dari DRD yang disampaikan ke publik. Kemudian juga tidak ada pertanggungjawaban publik maupun akademis dari hasil kajian mereka.
“Kalaupun mau berbasis data riset, mengapa tidak mengambil hasil riset dari dokter-dokter penyakit menular yang ada di Mlonggo? Kerja sama dengan UNDIP Semarang misalnya. Atau kepada tidak diundang dokter-dokter senior. Saya dengar mereka telah merekomendasikan beberapa hal terkait penanganan covid 19. Tapi ini? Kenapa seperti ini,” tambahnya.Terpisah, anggota DRD Jepara, Suryono menyatakan pihaknya masih menyiapkan rekomendasi bagi penanganan Covid-19 di Jepara.DRD Jepara dalam hal ini dalam posisi sebagai lembaga yang diminta melakukan riset dan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Pemkab Jepara. Sebagai bagian dari Jepara, maka DRD harus melaksanakan hal ini.DRD sejauh ini masih melakukan rapat menyiapkan rekomendasi yang akan disampaikan ke Bupati Jepara. Rabu (1/7/2020) rekomendasi yang akan disampaikan tengah digodog dan secepatnya akan disampaikan.Sehingga dengan demikian sudah ada masukan dari DRD yang mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan langkah.“Kami sedang rapat memetakan jalan untuk pencegahan dan penaganan covid 19,” ujar Suryono. Reporter: Budi ErjeEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Jepara - Keterlibatan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam penanganan pandemi Covid-19 mendapatkan reaksi dari Zakariya Ansori, salah satu pengamat sosial budaya di Jepara.
Perkembangan penularan Covid-19 di Jepara menurutnya harus secepatnya mendapatkan penanganan secara integral dari beberapa aspek. Sudah bukan saatnya malah menunggu hasil riset dan rekomenedasi dari lembaga lain.
Dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 seharusnya sudah memiliki kemampuan soal itu. Tidak malah dalam situasi yang semakin memburuk, Pemkab Jepara malah meminta DRD untuk melakukan riset dan menunggu rekomendasinya.
Langkah menunggu ini menurutnya jelas malah akan semakin memperburuk keadaan. Karena virus covid memiliki kecepatan dalam penularannya.
"On Based Research? Saya sedih, marah dan kecewa dengan hasil rapat TGPP kemarin. Mestinya Bupati selaku ketua GTPP Covid 19 Jepara, tidak berputar-putar mencari alibi dengan berbasis riset. Riset apa lagi? Data positif Covid-19 meledak dalam dua minggu terakhir. Perlu tindakan cepat, tepat, terukur dan tegas,” ujarnya Rabu (1/7/2020).
Apalagi dalam hal ini Bupati Jepara sudah mengeluarkan Perbup tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Juga sudah melakukan refocusing dan realokasi APBD 2020.
Namun, dalam hal ini malah seperti mengambil langkah mundur lagi. Ibarat perang, Zakariya menilai, saat ini senjata sudah di tangan tapi brain-warenya belum siap.
Selain itu, Zakariya juga mempertanyakan track record DRD dalam hal ini hingga sampai terkesan lebih dipercaya dibandingkan GTPP Covid-19 yang sudah dibentuk.
Selama ini DRD juga tidak pernah mengetengahkan riset tahunannya. Selama ini juga tidak ada paparan akademis dari DRD yang disampaikan ke publik. Kemudian juga tidak ada pertanggungjawaban publik maupun akademis dari hasil kajian mereka.
“Kalaupun mau berbasis data riset, mengapa tidak mengambil hasil riset dari dokter-dokter penyakit menular yang ada di Mlonggo? Kerja sama dengan UNDIP Semarang misalnya. Atau kepada tidak diundang dokter-dokter senior. Saya dengar mereka telah merekomendasikan beberapa hal terkait penanganan covid 19. Tapi ini? Kenapa seperti ini,” tambahnya.
Terpisah, anggota DRD Jepara, Suryono menyatakan pihaknya masih menyiapkan rekomendasi bagi penanganan Covid-19 di Jepara.
DRD Jepara dalam hal ini dalam posisi sebagai lembaga yang diminta melakukan riset dan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Pemkab Jepara. Sebagai bagian dari Jepara, maka DRD harus melaksanakan hal ini.
DRD sejauh ini masih melakukan rapat menyiapkan rekomendasi yang akan disampaikan ke Bupati Jepara. Rabu (1/7/2020) rekomendasi yang akan disampaikan tengah digodog dan secepatnya akan disampaikan.
Sehingga dengan demikian sudah ada masukan dari DRD yang mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan langkah.
“Kami sedang rapat memetakan jalan untuk pencegahan dan penaganan covid 19,” ujar Suryono.
Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi