Kadernya Dipersulit Nyaleg, Demokrat Pati Bakal Tempuh Jalur Hukum
Cholis Anwar
Kamis, 5 Juli 2018 15:57:35
DPC Partai Demokrat Pati menyayangkan adanya indikasi apartur pemerintahan yang menghalang-halangi kadernya untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Bahkan, aparatur yang bersikap seperti itu, secara tegas akan diperkarakan.
Ketua DPC PD Pati Joni Kurnianto mengatakan, seorang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari partainya mengalami kendala saat mengurus surat keterangan dari desa untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Surat dari kepolisian itu sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalegan.
“Berdasar pengaduan kader kami, ada kepala desa yang enggan memberikan surat keterangan itu dengan alasan yang tidak jelas, bahkan mengada-ada. Itu tidak dapat dibenarkan karena menghambat hak konstitusi warga untuk dipilih dalam Pemilu,” ujarnya, Kamis (5/7/2018).
Menurutnya, warga negara yang maju sebagai caleg dijamin dalam UUD 1945. Termasuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Bahkan menurut dia, dalam pasal 43 ayat (1) UU tersebut menyatakan, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.“Atas dasar itu, jika ada pihak yang menghalang-halangi warga untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapat dikenakan sanksi hukum,” tegasnya.Lebih lanjut dia menjelaskan, ditolaknya kader Partai Demokrat saat mengurus surat tersebut di salah satu desa di Kecamatan Tambakromo tidak berdasar. Mengingat, kader tersebut bukan aparatur sipil negara (ASN) atau perangkat desa yang harus melalui proses pengunduran diri untuk maju sebagai caleg.“Kalau alasannya jelas dan dibenarkan peraturan perundang-undangan kami tidak mempermasalahkan. Tetapi ini tidak ada alasan jelas, bahkan kader kami dianggap memecah belah warga jika nyaleg, ini kan alasan mengada-ada. Makanya kami tidak akan tinggal diam,” tandasnya.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Pati – Salah satu kader Partai Demokrat di Tambakromo, Kabupaten Pati, merasa dipersulit aparatur pemerintah saat mengurus dokumen untuk proses pencalegan. Atas kasus ini, DPC Partai Demokrat menyatakan tak akan tinggal diam.
DPC Partai Demokrat Pati menyayangkan adanya indikasi apartur pemerintahan yang menghalang-halangi kadernya untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Bahkan, aparatur yang bersikap seperti itu, secara tegas akan diperkarakan.
Ketua DPC PD Pati Joni Kurnianto mengatakan, seorang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari partainya mengalami kendala saat mengurus surat keterangan dari desa untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Surat dari kepolisian itu sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalegan.
“Berdasar pengaduan kader kami, ada kepala desa yang enggan memberikan surat keterangan itu dengan alasan yang tidak jelas, bahkan mengada-ada. Itu tidak dapat dibenarkan karena menghambat hak konstitusi warga untuk dipilih dalam Pemilu,” ujarnya, Kamis (5/7/2018).
Menurutnya, warga negara yang maju sebagai caleg dijamin dalam UUD 1945. Termasuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Bahkan menurut dia, dalam pasal 43 ayat (1) UU tersebut menyatakan, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Atas dasar itu, jika ada pihak yang menghalang-halangi warga untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapat dikenakan sanksi hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ditolaknya kader Partai Demokrat saat mengurus surat tersebut di salah satu desa di Kecamatan Tambakromo tidak berdasar. Mengingat, kader tersebut bukan aparatur sipil negara (ASN) atau perangkat desa yang harus melalui proses pengunduran diri untuk maju sebagai caleg.
“Kalau alasannya jelas dan dibenarkan peraturan perundang-undangan kami tidak mempermasalahkan. Tetapi ini tidak ada alasan jelas, bahkan kader kami dianggap memecah belah warga jika nyaleg, ini kan alasan mengada-ada. Makanya kami tidak akan tinggal diam,” tandasnya.
Editor : Ali Muntoha
