Pemkab Pati Gandeng Kejari Antisipasi Kecurangan Penggunaan Dana Desa
Cholis Anwar
Rabu, 18 Juli 2018 15:59:27
Bupati Pati Haryanto mengatakan, pemantauan DD saat ini sangat ketat. Bahkan untuk laporannya juga semakin rumut. Tetapi, itu tidak bisa menjadi alasan untuk menyalah gunakan DD tersebut.
“Perlu diingat, audit penggunaan anggaran saat ini tidak hanya di daerah saja, tetapi sampai ke desa-desa. Jadi, jangan sampai DD itu digunakan dengan tidak wajar,” ungkapnya saat membuka acara Program Jaksa Bina Desa di ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Rabu (18/7/2018).
Dia menambahkan, apabila dalam audit nantinya ada laporan yang tidak wajar, maka itu akan menjadi temuan dan bisa mendapatkan masalah. Berkali kali-kali, lanjut Haryanto, pihaknya sudah mewanti-wanti agar penggunaan DD itu dilakukan sesuai dengan aturan.
Lebih lanjut, saat ini Presiden Juga sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan langsung terhadap penggunaan DD tersebut. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi kepala desa untuk tidak taat pada prosedur yang ada.“Dengan adanya narasumber yang berkompeten ini, kami harap para Kepala Desa bisa memaksimalkan pengetahuan yang diberikan. Sehingga, dalam pelaksanaan DD tersebut tidak menuai kendala,” tegasnya.Acara yang menggandeng Kejaksaan Negeri (kejari) Pati, Badan Pusat Statistik (BPS) dan inspektorat itu, mengundang seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Pati. Diharapkan, dari acara tersebut para kades mampu mengoptimalkan penggunaan DD maupun ADD.
Editor: Supriyadi
Murianews, Pati - Semakin banyaknya gelontoran Dana Desa (DD) ke masing-masing rekening desa, tentunya harus dibarengi degan mekanisme pengunaan dan pelaporan yang tepat. Apalagi, penggunaan DD itu saat ini di bawah pengawasan kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga, realisasinya harus tepat sasaran dan sesuai dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembangdes).
Bupati Pati Haryanto mengatakan, pemantauan DD saat ini sangat ketat. Bahkan untuk laporannya juga semakin rumut. Tetapi, itu tidak bisa menjadi alasan untuk menyalah gunakan DD tersebut.
“Perlu diingat, audit penggunaan anggaran saat ini tidak hanya di daerah saja, tetapi sampai ke desa-desa. Jadi, jangan sampai DD itu digunakan dengan tidak wajar,” ungkapnya saat membuka acara Program Jaksa Bina Desa di ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Rabu (18/7/2018).
Dia menambahkan, apabila dalam audit nantinya ada laporan yang tidak wajar, maka itu akan menjadi temuan dan bisa mendapatkan masalah. Berkali kali-kali, lanjut Haryanto, pihaknya sudah mewanti-wanti agar penggunaan DD itu dilakukan sesuai dengan aturan.
Lebih lanjut, saat ini Presiden Juga sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan langsung terhadap penggunaan DD tersebut. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi kepala desa untuk tidak taat pada prosedur yang ada.
“Dengan adanya narasumber yang berkompeten ini, kami harap para Kepala Desa bisa memaksimalkan pengetahuan yang diberikan. Sehingga, dalam pelaksanaan DD tersebut tidak menuai kendala,” tegasnya.
Acara yang menggandeng Kejaksaan Negeri (kejari) Pati, Badan Pusat Statistik (BPS) dan inspektorat itu, mengundang seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Pati. Diharapkan, dari acara tersebut para kades mampu mengoptimalkan penggunaan DD maupun ADD.
Editor: Supriyadi
