DPRD Pati Tuding Pemkab Tak Serius Tangani Relokasi PKL Alun-Alun
Cholis Anwar
Senin, 30 September 2019 14:47:46
"Mereka (PKL) banyak yang mengeluh. Itu tempatnya kan tidak layak. Mereka juga sering rugi. Ini harus cepat direspon," katanya, Senin (30/9/2019).
Selain itu, dia juga menyayangkan tempat relokasi tersebut. Sebab, relokasi di TPK itu sebelumnya tidak ada pembicaraan dengan dewan, dan tiba-tiba para PKL sudah ditempatkan di TPK itu.
"Sebelumnya ada rapat, tetapi dulu itu lokasinya di Kalidoro. Setelah itu tidak ada koordinasi lagi, tiba-tiba PKL dipindahkan di Perhutani," terangnya.
Dia juga mengatakan, tempat relokasi itu sangat tidak layak dan tidak strategis. Apalagi, lahannya juga masih sewa dari Perhutani.
"Ini aneh, kita punya lahan sendiri yang strategis, tapi malah sewa milik Perhutani. Lokasinya juga tidak strategis," ujarnya.
Dia menegaskan, kalau banyak PKL yang meninggalkan TPK, dinilainya hal yang wajar. Selain kondisinya yang sepi, mereka juga membutuhkan biaya hidup sehari-hari."Kalau saya sendiri, kok disuruh bertahan di TPK yang sepi, jelas tidak mau. Kita butuh hidup," terangnya.Pihaknya meminta agar pemerintah daerah merespon hal ini. Mengingat, banyak PKL yang sudah pindah dan kesulitan untuk mencari nafkah. Reporter: Cholis AnwarEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Pati - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Noto Subianto menyayangkan lambanya pemerintah daerah dalam merespon permasalahan pedagang kaki lima (PKL) Alun-Alun Pati yang saat ini di relokasi di Tempat Pelelangan Kayu (TPK). Sebab, di tempat relokasi itu, para PKL mengeluhkan sepi pembeli, hingga banyak yang memilih tak berjualan.
"Mereka (PKL) banyak yang mengeluh. Itu tempatnya kan tidak layak. Mereka juga sering rugi. Ini harus cepat direspon," katanya, Senin (30/9/2019).
Selain itu, dia juga menyayangkan tempat relokasi tersebut. Sebab, relokasi di TPK itu sebelumnya tidak ada pembicaraan dengan dewan, dan tiba-tiba para PKL sudah ditempatkan di TPK itu.
"Sebelumnya ada rapat, tetapi dulu itu lokasinya di Kalidoro. Setelah itu tidak ada koordinasi lagi, tiba-tiba PKL dipindahkan di Perhutani," terangnya.
Dia juga mengatakan, tempat relokasi itu sangat tidak layak dan tidak strategis. Apalagi, lahannya juga masih sewa dari Perhutani.
"Ini aneh, kita punya lahan sendiri yang strategis, tapi malah sewa milik Perhutani. Lokasinya juga tidak strategis," ujarnya.
Dia menegaskan, kalau banyak PKL yang meninggalkan TPK, dinilainya hal yang wajar. Selain kondisinya yang sepi, mereka juga membutuhkan biaya hidup sehari-hari.
"Kalau saya sendiri, kok disuruh bertahan di TPK yang sepi, jelas tidak mau. Kita butuh hidup," terangnya.
Pihaknya meminta agar pemerintah daerah merespon hal ini. Mengingat, banyak PKL yang sudah pindah dan kesulitan untuk mencari nafkah.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha
