Mangkir Apel, ASN di Pati Bakal Diberi Rompi Khusus
Cholis Anwar
Senin, 27 Januari 2020 13:54:10
Hal itu dilakukan untuk menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja ASN di Lingkungan Kabupaten Pati. Saat ini, sanksi tersebut masih dikonsultasikan kembali dengan Bupati Pati Haryanto.
Sekda Pati Suharyono mengatakan, dalam Perbup tersebut diatur secara jelas mengenai jam kerja, apel, izin serta absensi elektronik. Karena itu, semua ASN wajib memenuhi aturan tersebut, tanpa terkecuali.
"Dalam sebuah aturan, tentu ada sanksi yang berlaku. Karena itu, saya harap sanksi itu bisa dilaksanakan secara tepat dan adil tanpa pandang bulu," katanya dalam sosialisasi Perbup Nomor 76 Tahun 2019 di Ruang Pragola Setda Pati, Senin (27/1/2020).
Dia juga menegaskan, khusus bagi para pemimpin, mereka mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada jajarannya. Apabila pembinaan itu tidak dilakukan, maka pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan kena sanksi.
"Perbup ini jangan sampai dilaksanakan atas dasar suka atau tidak suka, tetapi harus dilaksanakan secara adil semuanya, tanpa terkecuali," imbuhnya.
"Perbup ini jangan sampai dilaksanakan atas dasar suka atau tidak suka, tetapi harus dilaksanakan secara adil semuanya, tanpa terkecuali," imbuhnya.Dia juga berpesan agar para ASN tidak main-main dalam melaksanakan Perbup ini. Terlebih Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) juga dinaikkan, sehingga semuanya memiliki kepentingan yang sama terhadap Perbup tersebut."Untuk itu, saya berpesan kepada para Kepala OPD dan semua jajarannya agar mentaati aturan yang ada dalam Perbup ini," tutupnya. Reporter: Cholis AnwarEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Pati - Pemerintah Kabupaten Pati mulai memperketat sanksi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, apabila ada ASN yang tidak mengikuti apel selama lima kali, mereka bakal diberi rompi khusus yang wajib dikenakan saat bertugas atau memberi pelayanan.
Hal itu dilakukan untuk menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja ASN di Lingkungan Kabupaten Pati. Saat ini, sanksi tersebut masih dikonsultasikan kembali dengan Bupati Pati Haryanto.
Sekda Pati Suharyono mengatakan, dalam Perbup tersebut diatur secara jelas mengenai jam kerja, apel, izin serta absensi elektronik. Karena itu, semua ASN wajib memenuhi aturan tersebut, tanpa terkecuali.
"Dalam sebuah aturan, tentu ada sanksi yang berlaku. Karena itu, saya harap sanksi itu bisa dilaksanakan secara tepat dan adil tanpa pandang bulu," katanya dalam sosialisasi Perbup Nomor 76 Tahun 2019 di Ruang Pragola Setda Pati, Senin (27/1/2020).
Dia juga menegaskan, khusus bagi para pemimpin, mereka mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada jajarannya. Apabila pembinaan itu tidak dilakukan, maka pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan kena sanksi.
"Perbup ini jangan sampai dilaksanakan atas dasar suka atau tidak suka, tetapi harus dilaksanakan secara adil semuanya, tanpa terkecuali," imbuhnya.
Dia juga berpesan agar para ASN tidak main-main dalam melaksanakan Perbup ini. Terlebih Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) juga dinaikkan, sehingga semuanya memiliki kepentingan yang sama terhadap Perbup tersebut.
"Untuk itu, saya berpesan kepada para Kepala OPD dan semua jajarannya agar mentaati aturan yang ada dalam Perbup ini," tutupnya.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi
