Tak Ingin Jadi Klaster Baru, PKB Pati Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren
Cholis Anwar
Jumat, 29 Mei 2020 19:53:14
Ketua DPC PKB Pati Muhammadun mengatakan, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah basis pesantren di Jawa Tengah. Ada ratusan pesantren dan puluhan ribu santri yang mondok.
Tetapi, mayoritas pesantren ini memiliki keterbatasan saran dan prasarana. Bahkan bisa dibilang tidak bisa memenuhi protokol kesehatan sesuai standar pencegahan Covid-19.
Kondisi ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pengelola maupun pengurus pesantren apabila
new normal diberlakukan.
Muhammadun mengaku telah berkomunikasi dengan kalangan pesantren. Kebanyakan kiai, menurutnya masih ragu untuk kembali menggelar kegiatan belajar mengajar di pesantren dengan penerapan pola hidup kenormalan baru.
"Di tengah situasi yang belum kondusif serta sarana dan prasarana yang terbatas, para kiai tidak ingin pesantren justru menjadi klaster baru Covid-19. Apalagi pemerintah belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan," katanya, Jumat (29/5/2020).
Untuk itu, pesantren butuh dukungan bantuan dari pemerintah menghadapi kehidupan
new normal. Tanpa bantuan konkret pemerintah, lanjut dia, pesantren dengan segenap potensi besarnya bagi perkembangan bangsa justru akan menjadi masalah bagi negeri ini.
Untuk itu, pesantren butuh dukungan bantuan dari pemerintah menghadapi kehidupan
new normal. Tanpa bantuan konkret pemerintah, lanjut dia, pesantren dengan segenap potensi besarnya bagi perkembangan bangsa justru akan menjadi masalah bagi negeri ini.Muhammadun mengungkapkan, kebutuhan mendesak yang perlu dicukupi pesantren, antara lain fasilitas MCK yang memenuhi standar kesehatan, wastafel portabel, dan penyemprotan disinfektan untuk memutus mata rantai Covid-19.Termasuk APD, alat
rapid test,
hand sanitizer, dan masker. Kebutuhan penambahan gedung untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama, dan ruang kelas."Ketahanan pangan bagi santri yang kembali ke pesantren dalam menjalani masa isolasi 14 hari juga harus menjadi perhatian bersama. Semua itu bukan berarti pesantren hanya menggantungkan bantuan kepada pemerintah, tetapi faktanya memang kebanyakan mereka tidak mampu memenuhinya sendiri," tutupnya. Reporter: Cholis AnwarEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Pati - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah memperhatikan posisi pondok pesantren di Bumi Mina Tani apabila new normal diberlakukan. Pasalnya, sebagian besar ponpes masih belum memiliki sarana dan prasarana memadai.
Ketua DPC PKB Pati Muhammadun mengatakan, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah basis pesantren di Jawa Tengah. Ada ratusan pesantren dan puluhan ribu santri yang mondok.
Tetapi, mayoritas pesantren ini memiliki keterbatasan saran dan prasarana. Bahkan bisa dibilang tidak bisa memenuhi protokol kesehatan sesuai standar pencegahan Covid-19.
Kondisi ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pengelola maupun pengurus pesantren apabila new normal diberlakukan.
Muhammadun mengaku telah berkomunikasi dengan kalangan pesantren. Kebanyakan kiai, menurutnya masih ragu untuk kembali menggelar kegiatan belajar mengajar di pesantren dengan penerapan pola hidup kenormalan baru.
"Di tengah situasi yang belum kondusif serta sarana dan prasarana yang terbatas, para kiai tidak ingin pesantren justru menjadi klaster baru Covid-19. Apalagi pemerintah belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan," katanya, Jumat (29/5/2020).
Untuk itu, pesantren butuh dukungan bantuan dari pemerintah menghadapi kehidupan new normal. Tanpa bantuan konkret pemerintah, lanjut dia, pesantren dengan segenap potensi besarnya bagi perkembangan bangsa justru akan menjadi masalah bagi negeri ini.
Muhammadun mengungkapkan, kebutuhan mendesak yang perlu dicukupi pesantren, antara lain fasilitas MCK yang memenuhi standar kesehatan, wastafel portabel, dan penyemprotan disinfektan untuk memutus mata rantai Covid-19.
Termasuk APD, alat rapid test, hand sanitizer, dan masker. Kebutuhan penambahan gedung untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama, dan ruang kelas.
"Ketahanan pangan bagi santri yang kembali ke pesantren dalam menjalani masa isolasi 14 hari juga harus menjadi perhatian bersama. Semua itu bukan berarti pesantren hanya menggantungkan bantuan kepada pemerintah, tetapi faktanya memang kebanyakan mereka tidak mampu memenuhinya sendiri," tutupnya.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi
