Tak Ada Transparansi Data Penerima Bansos Covid-19, Warga Ngemplak Kidul Geruduk Balai Desa
Cholis Anwar
Selasa, 9 Juni 2020 16:29:21
Moh Safuan, koordinator warga mengatakan, awalnya warga memang resah lantaran tidak ada publikasi data dari desa terkait warga yang menerima bansos Covid-19. Padahal, data tersebut sangat penting agar warga juga bisa melakukan pemantauan.
"Kalaupun ada data, itu hanya dipegang oleh perangkat, paling bawah ketua RT. Itu pun tidak ditunjukkan siapa saja yang mendapatkan bansos tersebut," katanya.
Selain itu, dihawatirkan ada kesimpangsiuran data penerima bansos Covid-19. Pasalnya, di masa pandemi ini ada banyak bantuan. Mulai dari Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT DD, bantuan dari Kabupaten, dan bantuan dari provinsi.
[caption id="attachment_189659" align="aligncenter" width="880"]
Salah satu perangkat Desa Ngemplak Kidul saat memberikan penjelasan kepada warga. (MURIANEWS/Cholis Anwar)[/caption]
"Kita juga tidak tahu kalau misalnya ada warga yang mendapatkan bantuan ganda. Karena itu, kami meminta kepada pihak desa untuk mempublikasikan data penerima bansos Covid-19 ini," terangnya.
Kemudian, lanjut Safuan, warga juga menghendaki adanya posko pengaduan bansos Covid-19. Ini sangat penting agar apabila ada warga yang kurang mampu dan tidak terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa langsung dilaporkan dan diusulkan oleh pihak desa.
Kemudian, lanjut Safuan, warga juga menghendaki adanya posko pengaduan bansos Covid-19. Ini sangat penting agar apabila ada warga yang kurang mampu dan tidak terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa langsung dilaporkan dan diusulkan oleh pihak desa."Kedua permintaan warga itu. Dan dari hasil audiensi sudah kita sepakati. Pihak desa akan mempublikasikan data penerima bansos, warga juga bisa mengecek sendiri nantinya," jelas Safuan.Dalam audiensi tersebut, warga juga sempat menanyakan ada informasi pemotongan dana bansos Covid-19 yang diduga dilakukan ketua RT dan sejumlah oknum."Setelah kami audiensi, alhamdulillah yang memotong dana bansos diminta untuk segera mengembalikan. Dan yang bersangkutan juga berjanji tidak akan ada pemotongan lagi," tutupnya. Reporter: Cholis AnwarEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Pati - Puluhan warga Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati menggeruduk kantor balai desa setempat, Selasa (9/6/2020). Mereka melakukan audiensi dan meminta agar pihak desa lebih transparan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Moh Safuan, koordinator warga mengatakan, awalnya warga memang resah lantaran tidak ada publikasi data dari desa terkait warga yang menerima bansos Covid-19. Padahal, data tersebut sangat penting agar warga juga bisa melakukan pemantauan.
"Kalaupun ada data, itu hanya dipegang oleh perangkat, paling bawah ketua RT. Itu pun tidak ditunjukkan siapa saja yang mendapatkan bansos tersebut," katanya.
Selain itu, dihawatirkan ada kesimpangsiuran data penerima bansos Covid-19. Pasalnya, di masa pandemi ini ada banyak bantuan. Mulai dari Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT DD, bantuan dari Kabupaten, dan bantuan dari provinsi.
[caption id="attachment_189659" align="aligncenter" width="880"]
Salah satu perangkat Desa Ngemplak Kidul saat memberikan penjelasan kepada warga. (MURIANEWS/Cholis Anwar)[/caption]
"Kita juga tidak tahu kalau misalnya ada warga yang mendapatkan bantuan ganda. Karena itu, kami meminta kepada pihak desa untuk mempublikasikan data penerima bansos Covid-19 ini," terangnya.
Kemudian, lanjut Safuan, warga juga menghendaki adanya posko pengaduan bansos Covid-19. Ini sangat penting agar apabila ada warga yang kurang mampu dan tidak terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa langsung dilaporkan dan diusulkan oleh pihak desa.
"Kedua permintaan warga itu. Dan dari hasil audiensi sudah kita sepakati. Pihak desa akan mempublikasikan data penerima bansos, warga juga bisa mengecek sendiri nantinya," jelas Safuan.
Dalam audiensi tersebut, warga juga sempat menanyakan ada informasi pemotongan dana bansos Covid-19 yang diduga dilakukan ketua RT dan sejumlah oknum.
"Setelah kami audiensi, alhamdulillah yang memotong dana bansos diminta untuk segera mengembalikan. Dan yang bersangkutan juga berjanji tidak akan ada pemotongan lagi," tutupnya.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi
