MURIANEWS, Pati - Rapat Paripurna persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pati 2019, kembali digelar. Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Pati, semuanya menyetujui agar raperda tersebut segera dijadikan perda.

Namun, Fraksi PKB dengan tegas memberikan catatan kepada Pemkab Pati terkait pendidikan di masa pandemi ini.

Juru bicara Fraksi PKB Muntamah mengatakan, pada prinsipnya menerima dengan adanya raperda pertanggung jawaban APBD 2019 tersebut. Hanya, pihaknya memohon agar pemkab lebih memperhatikan dunia pendidikan di masa pandemi ini.

"Bahwa pendidikan secara langsung itu lebih efektif dari pada pendidikan secara virtual. Kami harap, Pemkab Pati dapat menyiapkan pendidian secara langsung agar lebih efektif," katanya.

Dia melanjutkan, terutama dalam hal ini adalah pendidikan di pondok pesantren. Agar pesantren tidak menjadi klaster baru dalam pandemi covid-19 ini, pemkab harus segera mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan.

"Selama ini KBM pondok pesantren adalah mandiri. Ponpes merupakan gerbong untuk menciptakan pemuka agama dan masyarakat untuk nantinya membimbing masyarakat Pati," terangnya.

Lebih dari itu, pesantren juga menjadi tempat untuk menempa pendidikan karakter. Sehingga, pemkab Pati harus memberikan perhatian lebih kepada pesantren.

"Harus proaktif, tidak pasif dan menyediakan sarana prasarana untuk membantu pesantren," tandasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi