Dia juga membenarkan bahwa pada tahun 2001 memang ada dokumen rapat paripurna terkait aset di Semampir tersebut. Hanya dalam dokumen itu, keputusannya memang berbeda dengan pelaksanan di lapangan.
Dalam keputusan di poin B berbunyi menghapus Pasar Seleko yang terletak di Desa semampir dengan hak pakai 238 dengan luas 610 meterpersegi untuk dibangun los-los pengembangan Pasar Seleko 2.
"Di situ tidak ada klausul untuk menjual. Karena pelaksananya tidak sesuai dengan keputusan itu, warga menanyakan kepada kami," katanya.
Menurutnya, adanya penjualan aset tersebut juga ditemukan dokumennya. Proses pelelangannya juga sudah sesuai prosedur. Bahkan dokumen permintaan penjualan juga ada.
"Hanya yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2001 adalah penjualan itu. Karena klausulnya tidak ada penjualan," tegas Ali.
"Hanya yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2001 adalah penjualan itu. Karena klausulnya tidak ada penjualan," tegas Ali.
Permintaan warga untuk membentuk pansus, perlahan akan diproses. Tapi, pihaknya tetap menyarankan agar warga menempuh jalur hukum. Sehingga apa yang belum jelas, nantinya bisa lebih detail."Kami sarankan kepada masyarakat Semampir untuk menempuh jalur hukum di PTUN. Jawaban yang final ada di situ. Siapapun harus patuh hukum," tandasnya. Reporter: Cholis AnwarEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Pati - Ketua DPRD Pati Ali Badruddin menerima audiensi warga Desa Semampir terkait peralihan kepemilikan tanah di Pasar Seleko. Dalam hal ini, pihaknya menyarankan agar warga menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga kasusnya bisa lebih jelas.
Dia juga membenarkan bahwa pada tahun 2001 memang ada dokumen rapat paripurna terkait aset di Semampir tersebut. Hanya dalam dokumen itu, keputusannya memang berbeda dengan pelaksanan di lapangan.
Dalam keputusan di poin B berbunyi menghapus Pasar Seleko yang terletak di Desa semampir dengan hak pakai 238 dengan luas 610 meterpersegi untuk dibangun los-los pengembangan Pasar Seleko 2.
Baca: Tanah Pasar Seleko Tiba-Tiba Jadi Milik Perorangan, Warga Semampir Pati Gelar Aksi di Depan DPRD
"Di situ tidak ada klausul untuk menjual. Karena pelaksananya tidak sesuai dengan keputusan itu, warga menanyakan kepada kami," katanya.
Menurutnya, adanya penjualan aset tersebut juga ditemukan dokumennya. Proses pelelangannya juga sudah sesuai prosedur. Bahkan dokumen permintaan penjualan juga ada.
"Hanya yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2001 adalah penjualan itu. Karena klausulnya tidak ada penjualan," tegas Ali.
Baca : Warga Semampir Pati Minta Dewan Bentuk Pansus Peralihan Tanah Pasar Seleko
Permintaan warga untuk membentuk pansus, perlahan akan diproses. Tapi, pihaknya tetap menyarankan agar warga menempuh jalur hukum. Sehingga apa yang belum jelas, nantinya bisa lebih detail.
"Kami sarankan kepada masyarakat Semampir untuk menempuh jalur hukum di PTUN. Jawaban yang final ada di situ. Siapapun harus patuh hukum," tandasnya.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi
