BOSDa Belum Cair, Kepala Madrasah se-Kabupaten Pati Wadul Dewan
Cholis Anwar
Selasa, 8 September 2020 14:36:12
MURIANEWS, Pati - Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) bagi Madrasah yang seharusnya sudah cair sejak awal bulan hingga Selasa (8/9/2020) ternyata belum cair.
Keterlambatan pencairan BOSDa ini, membuat Forum Komunikasi Kepala Madrasah (FKKM) se-Kabupaten Pati bingung dan waswas. Ini lantaran dana tersebut sudah ditunggu dan akan digunakan untuk keperluan sekolah.
Untuk menghindari penafsiran berlebihan, mereka pun memberanikan diri untuk mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk meminta kejelasan.
Koordinator FKKM Pati Suci Wasono mengatakan, pada dasarnya pihaknya meminta kepastian tentang BOSDa APBD 2020. Selain itu pihaknya juga meminta agar BOSDa 2021 mendatang tidak mengalami pemotongan.
"Ada kabar juga yang belum jelas, pada tahun 2021 itu ada pemotongan anggaran. Sehingga kami perjuangkan supaya anggaran itu tetap 100 persen turun ke madrasah," jelas dia kepada Wartawan usai melakukan audiensi.
[caption id="attachment_194972" align="aligncenter" width="880"]
Forum Komunikasi Kepala Madrasah (FKKM) se-Kabupaten Pati saat memberikan berkas BOSDa kepada anggota dewan. (MURIANEWS/Cholis Anwar[/caption]
Dengan audiensi yang dilakukan, lanjut Suci, pihaknya yakin jika DPRD akan memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan mereka. Setidaknya, BOSDa lebih cepat untuk dicairkan.
Sementara terkait BOS Afirmasi, Suci menambahkan, sejauh ini Madrasah juga belum mendapatkan. Namun, untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sudah ter-cover secara merata.
Mennaggapi hal itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengaku akan memperjuangakan hak madrasah tersebut. Secepat mungkin dia akan berkoordinasi dengan eksekutif untuk pencairannya.
"Pertama pada forum itu menanyakan kapan pencairan BOSDa yang 40 persen setelah refocusing. Karena itu yang swasta tidak masuk pembahasan APBD, tapi yang negeri masuk APBD, tentunya dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan. Karena APBD Perubahan sudah dievaluasi Gubernur," terangnyam
Terkait pemotongan anggaran pada 2021, DPRD akan turut memperjuangkan, namun akan melihat keuangan daerah terlebih dahulu.
"Teman-teman ini minta agar 2021 tidak dipotong, seperti aslinya 100 persen seperti 2019. Hal ini DPRD tentunya melihat kemampuan keuangan daerah. Apa yang disampaikan teman-teman akan kami perjuangkan. Karena itu menjadi urusan wajib yaitu urusan pendidikan," tutupnya.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi
Keterlambatan pencairan BOSDa ini, membuat Forum Komunikasi Kepala Madrasah (FKKM) se-Kabupaten Pati bingung dan waswas. Ini lantaran dana tersebut sudah ditunggu dan akan digunakan untuk keperluan sekolah.
Untuk menghindari penafsiran berlebihan, mereka pun memberanikan diri untuk mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk meminta kejelasan.
Koordinator FKKM Pati Suci Wasono mengatakan, pada dasarnya pihaknya meminta kepastian tentang BOSDa APBD 2020. Selain itu pihaknya juga meminta agar BOSDa 2021 mendatang tidak mengalami pemotongan.
"Ada kabar juga yang belum jelas, pada tahun 2021 itu ada pemotongan anggaran. Sehingga kami perjuangkan supaya anggaran itu tetap 100 persen turun ke madrasah," jelas dia kepada Wartawan usai melakukan audiensi.
[caption id="attachment_194972" align="aligncenter" width="880"]
Forum Komunikasi Kepala Madrasah (FKKM) se-Kabupaten Pati saat memberikan berkas BOSDa kepada anggota dewan. (MURIANEWS/Cholis Anwar[/caption]Dengan audiensi yang dilakukan, lanjut Suci, pihaknya yakin jika DPRD akan memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan mereka. Setidaknya, BOSDa lebih cepat untuk dicairkan.
Sementara terkait BOS Afirmasi, Suci menambahkan, sejauh ini Madrasah juga belum mendapatkan. Namun, untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sudah ter-cover secara merata.
Mennaggapi hal itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengaku akan memperjuangakan hak madrasah tersebut. Secepat mungkin dia akan berkoordinasi dengan eksekutif untuk pencairannya.
"Pertama pada forum itu menanyakan kapan pencairan BOSDa yang 40 persen setelah refocusing. Karena itu yang swasta tidak masuk pembahasan APBD, tapi yang negeri masuk APBD, tentunya dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan. Karena APBD Perubahan sudah dievaluasi Gubernur," terangnyam
Terkait pemotongan anggaran pada 2021, DPRD akan turut memperjuangkan, namun akan melihat keuangan daerah terlebih dahulu.
"Teman-teman ini minta agar 2021 tidak dipotong, seperti aslinya 100 persen seperti 2019. Hal ini DPRD tentunya melihat kemampuan keuangan daerah. Apa yang disampaikan teman-teman akan kami perjuangkan. Karena itu menjadi urusan wajib yaitu urusan pendidikan," tutupnya.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi
