Nelayan Pursein Juwana Tuntut Menteri KKP Mundur

[caption id="attachment_242789" align="alignleft" width="1280"] Para nelayan pursein Juwana saat lakukan aksi di TPI Unit II Juwana (MURIANEWS/Cholis Anwar)[/caption] MURIANEWS, Pati- Ratusan nelayan Pursein Juwana menggeruduk TPI Unit II setempat, Rabu (29/9/2021). Mereka menuntut agar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono agar dicopot dari jabatannya. Tuntutan para nelayan ini dilatar belakangi kebijakan yang selama ini diterapkan dinilai memberatkan para nelayan. Bahkan Menteri Kelautan dinilai sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan para nelayan. Fauzan Nur Rokhim sebagai orator dalam aksi tersebut mengatakan, munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberlakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dinilai sangat tidak manusiawi. Kebijakan tersebut sangat memberatkan para nelayan. BACA JUGA: Nelayan Pati Pasang Bendera Putih di Kapal Tolak Kenaikan PNBP dan PHP "Adanya kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) hingga 400 persen, sangat tidak masuk akal. Karena itu, kami minta agar Trenggono (Menteri KKP-red) dipecat," tegasnya. Menurutnya, di tengah musibah yang melanda Indonesia, yakni Covid-19, tidak seharusnya malah dijadikan momentum untuk menaikkan PNBP. Padahal, nelayan saat ini juga menjerit lantaran tidak bisa melaut. "Kenaikan PNBP yang sangat tinggi ini membuat nelayan tercekik. Kami siap berjuang agar PP tersebut dihapus," terangnya. Dia menambahkan, tujuan utama KKP ini seharusnya adalah mensejahterakan nelayan. Tetapi nyatanya, berbagai kebijakan malah terus dikeluarkan untuk menjerat leher para nelayan. "Seharusnya mereka tahu, pekerjaan nelayan ini sangat berat. Berbulan bulan dilaut untuk mencukupi kebutuhan anak istri. Tapi ini malah pajaknya dinaikkan. Mau makan apa kalau kebijakan ini terus dijalankan," tutupnya. Reporter: Cholish Anwar Editor: Budi erje