Puluhan Ribu Nelayan Pati Ancam Mogok Melaut Nasional

MURIANEWS, Pati- Puluhan ribu nelayan Kabupaten Pati mengancam akan melakukan mogok melaut nasional. Ancaman ini disampaikan apabila pemerintah tidak mencabut atau merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberlakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Paguyuban Nelayan Mina Santosa Pati, Hery Budianto, mengatakan, ada dua puluh ribu lebih nelayan di Kabupaten Pati. Saat ini, mereka sudah tidak melaut lantaran keberatan dengan PNBP yang sangat besar.

"Bagaimana mau melaut kalau sebelum berangkat saja sudah ditarik pungutan PNBP yang cukup besar. Kalaupun melaut, hasil tangkapan ikan hanya cukup untuk bayar PNBP saja, sedangkan untuk sharing pendapatan untuk anak buah kapal, tidak ada," katanya, Rabu (29/9/2021).

Kondisi ini, lanjutnya, juga diperparah dengan harga perbekalan yang juga mengalami kenaikan. Kemudian harga solar juga turut melambung.

BACA JUGA: Nelayan Pursein Juwana Tuntut Menteri KKP Mundur

"Untuk perbekalan, kami harus mengeluarkan sekitar Rp250 juta. Belum lagi beli solar yang saat ini sekitar Rp8.500 per liter. Cukup banyak. Kalau kemudian pulang hasilnya hanya untuk bayar tarif PNBP, sama saja kami tidak mendapatkan apa-apa," terangnya.
"Untuk perbekalan, kami harus mengeluarkan sekitar Rp250 juta. Belum lagi beli solar yang saat ini sekitar Rp8.500 per liter. Cukup banyak. Kalau kemudian pulang hasilnya hanya untuk bayar tarif PNBP, sama saja kami tidak mendapatkan apa-apa," terangnya.Sementara Ketua Himpuna Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Pati Rasmijan mengaku, saat ini ada ratusan kapal yang tidak berani melaut. Bukan karena cuaca buruk atau potensi ikan yang minim, tetapi karena terkendala administrasi.Hal ini mulai dirasakan sejak adanya kebijakan pelarangan kapal cantrang untuk melaut. Kemudian para pemilik kapal merubah alat tangkap menjadi jaring tarik berkantong."Setelah semuanya dirubah, sampai saat ini SIUP dan SIPI belum juga dikeluarkan. Lha sekarang tambah lagi kenaikan tarif PNBP. Sebenarnya nelayan ini boleh melaut apa tidak, kok semuanya dipersulit," gerutunya.Karena itu, saat ini nelayan tidak bisa berbuat banyak. Apalagi semuanya dibatasi dengan berbagai macam kebijakan yang memberatkan para nelayan.Reporter: Cholish AnwarEditor: Budi erje