Penempatan Pejabat Grobogan yang Dinilai Kurang Pas, Bakal Dievaluasi Lagi
Dani Agus
Selasa, 3 Januari 2017 22:00:22
Namun, evaluasi tidak bisa langsung dilakukan saat ini. Sebabnya, umur SKPD maupun pejabat yang mengisi, baru berjalan beberapa hari. Setelah roda pemerintahan berjalan, evaluasinya baru bisa dilakukan.
“Biarkan SKPD baru ini jalan dahulu,
kan baru beberapa hari dilantik. Nanti kalau sudah berjalan baru ada evaluasi. Kami berharap pejabat yang telah diberi amanah bekerja dengan profesional sesuai pos jabatannya,” ujarnya pada wartawan, Selasa (3/1/2017).
Seperti diberitakan, dalam pelantikan 957 pejabat eselon II, III, dan IV yang digelar akhir Desember lalu, ada beberapa posisi jabatan yang mendapat sorotan. Persoalannya, penempatan personelnya dinilai kurang pas. Sebab, dirasa kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Salah satunya jabatan eselon III untuk posisi Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) yang dijabat Rinjani Suryaningsih. Sebelum pindah ke BPPKAD, Rinjani yang punya titel dokter itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.
Di samping itu, ada pula beberapa posisi jabatan lainnya yang juga dinilai kurang pas. Baik dilevel eselon III maupun IV. Sebabnya juga sama, yakni latar pendidikan dan pengalaman kerja selama ini yang dirasa kurang pas dengan tempat baru.
Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni sehari sebelum melantik ratusan pejabat sempat melontarkan penyataan jika penataan pejabat itu tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Sebab ada aturan baru terkait pengisian jabatan tersebut.“Semula saya kira gampang geser-geser pejabat itu. Ternyata aturannya banyak sekali,” katanya saat peluncuran pelayanan kependudukan online di kantor Disdukcapil Grobogan pada Jumat (30/12/2016).Sri menegaskan, terkait penataan SOTK baru, dia menyerahkan sepenuhnya pada tim Baperjakat. Dia meminta Baperjakat supaya bekerja profesional dan selalu mengacu pada aturan yang berlaku dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, semua keputusan yang diambil Baperjakat sudah pasti dilakukan dengan pertimbangan matang.“Dalam penataan SOTK pasti akan muncul ketidak puasan dari beberapa pihak. Soalnya, ada berbagai pertimbangan dalam membuat keputusan ini,” katanya waktu itu.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Grobogan - Sorotan sejumlah pihak terkait adanya penempatan pejabat yang dinilai kurang tepat mendapat tanggapan dari Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom. Dijelaskan, peluang untuk mengevaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan organisasi perngakat daerah baru masih terbuka.
Namun, evaluasi tidak bisa langsung dilakukan saat ini. Sebabnya, umur SKPD maupun pejabat yang mengisi, baru berjalan beberapa hari. Setelah roda pemerintahan berjalan, evaluasinya baru bisa dilakukan.
“Biarkan SKPD baru ini jalan dahulu, kan baru beberapa hari dilantik. Nanti kalau sudah berjalan baru ada evaluasi. Kami berharap pejabat yang telah diberi amanah bekerja dengan profesional sesuai pos jabatannya,” ujarnya pada wartawan, Selasa (3/1/2017).
Seperti diberitakan, dalam pelantikan 957 pejabat eselon II, III, dan IV yang digelar akhir Desember lalu, ada beberapa posisi jabatan yang mendapat sorotan. Persoalannya, penempatan personelnya dinilai kurang pas. Sebab, dirasa kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Salah satunya jabatan eselon III untuk posisi Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) yang dijabat Rinjani Suryaningsih. Sebelum pindah ke BPPKAD, Rinjani yang punya titel dokter itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.
Di samping itu, ada pula beberapa posisi jabatan lainnya yang juga dinilai kurang pas. Baik dilevel eselon III maupun IV. Sebabnya juga sama, yakni latar pendidikan dan pengalaman kerja selama ini yang dirasa kurang pas dengan tempat baru.
Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni sehari sebelum melantik ratusan pejabat sempat melontarkan penyataan jika penataan pejabat itu tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Sebab ada aturan baru terkait pengisian jabatan tersebut.
“Semula saya kira gampang geser-geser pejabat itu. Ternyata aturannya banyak sekali,” katanya saat peluncuran pelayanan kependudukan online di kantor Disdukcapil Grobogan pada Jumat (30/12/2016).
Sri menegaskan, terkait penataan SOTK baru, dia menyerahkan sepenuhnya pada tim Baperjakat. Dia meminta Baperjakat supaya bekerja profesional dan selalu mengacu pada aturan yang berlaku dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, semua keputusan yang diambil Baperjakat sudah pasti dilakukan dengan pertimbangan matang.
“Dalam penataan SOTK pasti akan muncul ketidak puasan dari beberapa pihak. Soalnya, ada berbagai pertimbangan dalam membuat keputusan ini,” katanya waktu itu.
Editor : Akrom Hazami
