Sambut Pilkada 2020, Bawaslu Grobogan Launching Kampung Anti Money Politics
Dani Agus
Sabtu, 9 November 2019 20:45:09
Komisioner Bawaslu Jateng Muhammad Rofiudin mengapresiasi gerakan masyarakat apalagi satu kampung yang menolak politik uang. Tidak hanya pemilihan presiden atau legislatif saja, tapi juga pada pelaksanaan Pilkada.
“Dampak politik uang itu merusak demokrasi dan merusak masa depan. Untuk itu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota terus berupaya untuk melakukan pencegahan. Salah satunya dengan membentuk kampung anti money politic,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti menegaskan, ada tiga lokasi yang dijadikan KAMP. Yakni, Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh. Kemudian, Dusun/Desa Karangwader, Kecamatan Penawangan, dan Dusun Harjowinangun, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh.
Selain itu, pihaknya juga membentuk tiga desa pengawasan pemilu. Masing-masing, Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo; Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan, dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.
Selain itu, pihaknya juga membentuk tiga desa pengawasan pemilu. Masing-masing, Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo; Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan, dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.“Kita harapkan, politik uang bisa diminimalkan. Untuk itu, kita merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berani menolak politik uang,” katanya. Reporter: Dani AgusEditor: Supriyadi
MURIANEWS.com, Grobogan - Menyambut pelaksanaan Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Grobogan melangsungkan launching kampung anti money politics (KAMP) yang dipusatkan di tempat wisata Candi Joglo di Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Sabtu (9/11/2019). Launching KAMP ditandai dengan pemukulan kentongan yang dilakukan Komisioner Bawaslu Jateng Muhammad Rofiudin didampingi Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti dan empat komisionernya.
Komisioner Bawaslu Jateng Muhammad Rofiudin mengapresiasi gerakan masyarakat apalagi satu kampung yang menolak politik uang. Tidak hanya pemilihan presiden atau legislatif saja, tapi juga pada pelaksanaan Pilkada.
“Dampak politik uang itu merusak demokrasi dan merusak masa depan. Untuk itu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota terus berupaya untuk melakukan pencegahan. Salah satunya dengan membentuk kampung anti money politic,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti menegaskan, ada tiga lokasi yang dijadikan KAMP. Yakni, Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh. Kemudian, Dusun/Desa Karangwader, Kecamatan Penawangan, dan Dusun Harjowinangun, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh.
Selain itu, pihaknya juga membentuk tiga desa pengawasan pemilu. Masing-masing, Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo; Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan, dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.
“Kita harapkan, politik uang bisa diminimalkan. Untuk itu, kita merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berani menolak politik uang,” katanya.
Reporter: Dani Agus
Editor: Supriyadi
