BPN Kudus Minta Perbup Tentang Biaya PTSL Segera Diterbitkan
Dian Utoro Aji
Selasa, 10 September 2019 11:29:22
Kepala BPN Kudus Heri Sulistiyo mengatakan, pihaknya mendorong agar dari DPRD Kudus segera merampungkan perbup tentang biaya PTSL. Apalagi, perbup tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah.
"Perbup yang kami dorong itu nantinya memberikan batasan pagu maksimal berapa. Kurang dari pagu boleh, tapi kalau lebih dari itu ndak boleh," terangnya.
Ia mengatakan, rekomendasi dari gubernur untuk perbup sudah turun. Oleh karenanya, ia meminta DPRD Kudus agar segera menyelesaikan perbup tersebut. Hanya, ia berharap adanya penerbitan perbup itu jangan sampai dimanfaatkan pihak tertenti.
Hingga kini biaya PTSL sesuai dengan SKB, biayanya mencapai Rp 150 ribu. Hanya, biaya maksimal pihaknya tidak bisa memastikan. Biaya yang mengetahui dari masyarakat dan yang mengukur.
"Maksimalnya kami ndak bisa mengukur hal itu. Alokasi kegiatan itu ada pengukuran ada pendamping dari desa. Masyarakat ndak mau mengkorbankan waktunya. Biasanya diseragkan Kamituo. Kamituo pun harus berjalan. Nah di situ ada biaya yang dikeluarkan. Sehingga biaya ini berbeda-beda dengan desa yang lain," ungkapnya.Ditambahkan dia, pada tahun 2019 ini ada sebanyak 36 ribu bidang tanah yang ditargetakan sudah bersertifikasi. Selain itu ada penambahan 3.800 bidang tanah yang diajukan ajudikasi pada tahun ini. Reporter: Dian Utoro AjiEditor: Supriyadi
MURIANEWS.com, Kudus - Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus mendorong agar peraturan bupati (perbup) tentang biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) minta segera diterbitkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pungli pada biaya PTSL.
Kepala BPN Kudus Heri Sulistiyo mengatakan, pihaknya mendorong agar dari DPRD Kudus segera merampungkan perbup tentang biaya PTSL. Apalagi, perbup tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah.
"Perbup yang kami dorong itu nantinya memberikan batasan pagu maksimal berapa. Kurang dari pagu boleh, tapi kalau lebih dari itu ndak boleh," terangnya.
Ia mengatakan, rekomendasi dari gubernur untuk perbup sudah turun. Oleh karenanya, ia meminta DPRD Kudus agar segera menyelesaikan perbup tersebut. Hanya, ia berharap adanya penerbitan perbup itu jangan sampai dimanfaatkan pihak tertenti.
Hingga kini biaya PTSL sesuai dengan SKB, biayanya mencapai Rp 150 ribu. Hanya, biaya maksimal pihaknya tidak bisa memastikan. Biaya yang mengetahui dari masyarakat dan yang mengukur.
"Maksimalnya kami ndak bisa mengukur hal itu. Alokasi kegiatan itu ada pengukuran ada pendamping dari desa. Masyarakat ndak mau mengkorbankan waktunya. Biasanya diseragkan Kamituo. Kamituo pun harus berjalan. Nah di situ ada biaya yang dikeluarkan. Sehingga biaya ini berbeda-beda dengan desa yang lain," ungkapnya.
Ditambahkan dia, pada tahun 2019 ini ada sebanyak 36 ribu bidang tanah yang ditargetakan sudah bersertifikasi. Selain itu ada penambahan 3.800 bidang tanah yang diajukan ajudikasi pada tahun ini.
Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi
