DPR RI Juga Minta Menkeu Tambah Dana Bagi Hasil Tembakau

MURIANEWS, Kudus - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Musthofa meminta agar pemerintah menaikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT). Permintaan ini disebutnya telah disampaikan langsung ke Menteri Keuangan (Menkeu). Hanya besarannya masih menunggu langkah selanjutnya. Hal ini diungkapkan Musthofa di sela-sela sosialiasi empat pilar di SMA 1 Gebog, Senin (10/2/2020). "Saya minta Menteri Keuangan ini keadilan komposisi dan PMK cukai agar diubah. Saya bilang saya akan detailkan betul dana cukai. Wilayah harus berkeadilan," kata Mantan bupati Kudus dua periode ini. Ia mengatakan, pihaknya sudah sempat menghubungi pemerintah daerah. Terkait dengan kebutuhan yang bersumber dari dana hasil tembakau itu. Jangan sampai, ketika diperjuangan dana tersebut tidak dipergunakan. "Saya sempat kontak Pak Eko (Kepala BPKAD Kudus) Apa yang dibutuhkan. Ini saya perjuangkan apa yang dibutuhkan," jelasnya. Dengan demikian, ia optimistis dana yang bersumber dari DBHCT akan mengalami kenaikan. Sehingga akan berdampak pada daerah yang ada di Indonesia. Terutama seperti di Kudus. "Kemarin saya sudah rapat bersama dengan panitia kerja. Mudah-mudahan segara dan saya akan kejar," tandasnya. Baca: Kudus Minta Tambahan Dana Hasil Cukai Tembakau untuk Biayai Program Kesehatan Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengusulkan tambahan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT). Tambahan dana itu bakal digunakan untuk memperkuat program pelayanan kesehatan atau Universal Health Converage (UHC) di Kabupaten Kudus. Permintaan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Sam’ani Intakoris saat menerima kunjungan Komisi E DPRD Jateng, Jumat (7/2/2020). Ia meminta DPRD Jateng juga membantu mengupayakan hal ini. “Kami harapkan memang Komisi E DPRD Jateng ini bisa mengusulkan penambahan anggaran dari DBH CHT,” katanya. Ia mengatakan, pendapatan yang berasal dari sektor tembakau mencapai Rp 35 triliun pertahun. Dana itu diberikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, dari dana sebesar itu, masing-masing provinsi di Indonesia rata-rata mendapatkan dana bagi hasil sekitar Rp 1 triliun. “Sedangkan di Kudus kami mendapatkan Rp 150 miliar. Uang itu untuk bayar UHC,” jelasnya. Ketika target UHC naik hingga 80 persen masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia menyebutkan seharusnya ada penambahan anggaran juga dari DBH CHT. Ia berharap penambahan sekitar 100 persen. “Semula Rp 150 miliar itu nanti bisa Rp 300 miliar,” jelasnya.   Reporter: Dian Utoro Aji Editor: Ali Muntoha