Para Awak Angkutan Menara Kudus Demo di Depan Kantor Pemkab

Murianews, Kudus - Tak puas dengan aksi di Gedung DPRD, ratusan tukang ojek dan becak Menara Kudus melakukan long march ke pendapa pemkab setempat. Akibatnya, Alun-alun Simpang Tujuh Kudus bagian utara sesak lantaran dipenuhi dengan becak dan juga kendaraan sepeda motor. Aksi tersebut merupakan luapan kemarahan paguyuban tentang sikap pemerintah yang akan melarang mereka beroperasi dan menggantinya dengan mobil wisata. Kedatangan ke pendapa, dimaksudkan guna bertemu dengan Bupati Kudus Musthofa. Ketua SPSI Kudus Wiyono mengatakan, pemerintah harusnya dapat mengakomodasi angkutan wisata tersebut.  Becak,dan dokar, khususnya, bisa menjadi ikon Kudus yang mengena bagi para peziarah di Sunan Kudus. "Seharusnya bisa ditawar, mungkin dengan mengadakan lomba desain becak khusus peziarah. Itu merupakan hal baik bagi pemerintah di Kudus," katanya saat audiensi dengan Bupati. Sementara, Bupati Kudus Musthofa menyampaikan kalau pihaknya menyayangkan aksi tersebut. Melihat ratusan tukang ojek dan becak yang demo, maka mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. "Harusnya cukup perwakilan, jadi yang lainnya masih bisa bekerja seperti biasanya. Tidak semuanya begini dengan tidak kerja. Kecuali kalau bupati susah ditemui dan seenaknya sendiri," kata Musthofa. Dia mengatakan, kalau mereka merupakan duta bagi Kudus bagi warga luar Kudus. Sehingga jika pelayanan buruk dan mengecewakan peziarah, maka Kudus yang akan kena masalah dan dicap jelek. Untuk itulah pemkab tidak ingin membiarkan hal tersebut, d iantaranya dengan melakukan penataan. Hanya, Bupati juga memberikan kesempatan untuk tetap beroperasi. Dengan beberapa catatan. Di antarnya adalah guna harus mampu berperilaku serta bersikap baik dan memberikan layanan terbaik. "Pertama, sarpras kendaran harus dipenuhi, mereka juga harus taat dan tertib lalu lintas yang berdampak pada nyaman pengguna jasa transportasi," ungkapnya. Selain itu, tentang tarif juga harus dijelaskan dan disepakati. Sebab banyak peziarah makam Sunan Kudus yang mengeluhkan mahalnya ongkos angkutan wisata. Pihaknya tidak melihat, apakah mereka asli Kudus ataukah luar Kudus. Hanya, jika masih bersedia bekerja di Kudus harus mau mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu merupakan syarat mutlak yang dipenuhi. "Nanti akan dievaluasi oleh Dishubkominfo bersama Satlantas. Dan tugas SPSI adakah mengkordinir paguyuban agar dapat mentaati peraturan," imbuhnya. Dia menambahkan, paguyuban juga menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Di antaranya dengan membentuk relawan tertib berlalu lintas, yang mana dapat dilakukan bergantian. Editor : Akrom Hazami