Disdikpora Kudus Tunggu Sikap Provinsi Soal SMA-SMK
Faisol Hadi
Selasa, 10 Januari 2017 13:30:48
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Joko Susilo mengatakan, pendidikan gratis hingga tingkat SMA sebelumnya masih menjadi andalan daerahnya. Pihaknya khawatir jika nantinya tidak lagi gratis, bisa membuat gejolak. "Harusnya dapat lebih maju lagi dengan pengelolaan provinsi," katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Selasa (10/1/2017).
Dengan adanya pengalihan status pengelolaan, pihak dinas akan menyesuaikan dengan aturan itu. Seperti halnya satu bidang di Pendidikan Menengah (Dikmen) dihapuskan karena sudah tidak fungsi.
Sekarang, kata dia, pada bidang Dikmen per 1 Januari 2017 sudah dihapuskan. Untuk para pegawai disebar, ada yang di bidang pendidikan nonformal informal (PNFI) dan bidang lainnya seperti olahraga dan sebagainya.
Ditambahkan, saat ini pihaknya fokus pada pengelolaan SD dan SMP, baik swasta dan negeri. Apalagi, sistem informasi pendidikan nusantara (Sipintar) sudah diluncurkan. Harapannya, pendidikan di Kudus semakin maju dan berkualitas.Sekda Kudus Noor Yasin mengatakan, keluhan tentang orang tua tingkat SMA yang khawatir membayar uang sekolah sudah diterimanya. Untuk itu upaya dilakukan agar tidak ada keluhan dari warga"Namun upaya mengejar sekolah gratis hingga 12 tahun diupayakan, jika tidak bisa bantuan ya kami berikan hibah untuk pendidikan," ungkapnya.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Kudus - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus, hingga kini masih belum mengetahui sikap dari provinsi terkait pengelolaan SMA SMK di wilayahnya. Disdikpora berharap nantinya sikap provinsi sama dengan harapan pemkab.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Joko Susilo mengatakan, pendidikan gratis hingga tingkat SMA sebelumnya masih menjadi andalan daerahnya. Pihaknya khawatir jika nantinya tidak lagi gratis, bisa membuat gejolak. "Harusnya dapat lebih maju lagi dengan pengelolaan provinsi," katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Selasa (10/1/2017).
Dengan adanya pengalihan status pengelolaan, pihak dinas akan menyesuaikan dengan aturan itu. Seperti halnya satu bidang di Pendidikan Menengah (Dikmen) dihapuskan karena sudah tidak fungsi.
Sekarang, kata dia, pada bidang Dikmen per 1 Januari 2017 sudah dihapuskan. Untuk para pegawai disebar, ada yang di bidang pendidikan nonformal informal (PNFI) dan bidang lainnya seperti olahraga dan sebagainya.
Ditambahkan, saat ini pihaknya fokus pada pengelolaan SD dan SMP, baik swasta dan negeri. Apalagi, sistem informasi pendidikan nusantara (Sipintar) sudah diluncurkan. Harapannya, pendidikan di Kudus semakin maju dan berkualitas.
Sekda Kudus Noor Yasin mengatakan, keluhan tentang orang tua tingkat SMA yang khawatir membayar uang sekolah sudah diterimanya. Untuk itu upaya dilakukan agar tidak ada keluhan dari warga
"Namun upaya mengejar sekolah gratis hingga 12 tahun diupayakan, jika tidak bisa bantuan ya kami berikan hibah untuk pendidikan," ungkapnya.
Editor : Akrom Hazami
