Pemerintah Provinsi Kewalahan Tangani SMA Se-Jateng
Faisol Hadi
Selasa, 28 Februari 2017 18:30:15
Hal itu diungkapkan Hasan di Kudus, Selasa (28/2/2017). Menurut Hasan, kewalahan sangat dirasakan, khususnya dalam bidang anggaran. "Kami harus akui, provinsi mengalami kedodoran atas hal tersebut. Namun dari kami upaya maksimal sudah kami laksanakan dengan seksama," katanya di aula Disdikpora Kudus.
Guna menyikapi agar tak kedodoran, maka pada persiapan anggaran berikutnya membutuhkan penambahan anggaran khusus di bidang pendidikan. Konsekuensi itu harus dilakukan, mengingat banyaknya sekolah yang diambil alih provinsi.
"Pelimpahan ini jelas menyisakan persoalan dalam alokasi anggaran, sarpras dan juga pola kordinasi serta pola anggaran yang masih belum mapan. Kami maklum ini hal yang baru. Sehingga membutuhkan sejumlah pembenahan," ucapnya.Sejumlah kabupaten juga menginginkan adanya pengelolaan yang dapat dibantu dari kabupaten. Pemkab tak mau tinggal diam. "Kami akan mendorong adanya Pergub, yang mana menyebutkan kabupaten boleh membantu pendidikan di wilayah masing-masing. Tentunya dalam koridor tertentu atau lebih dispesifik," imbuh dia.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Kudus - Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy'ari mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng kewalahan dengan adanya pengalihan SMA dari kabupaten ke provinsi. Itu dirasakan lantaran peralihan status tersebut dianggap terlalu mendadak dan kurang siap.
Hal itu diungkapkan Hasan di Kudus, Selasa (28/2/2017). Menurut Hasan, kewalahan sangat dirasakan, khususnya dalam bidang anggaran. "Kami harus akui, provinsi mengalami kedodoran atas hal tersebut. Namun dari kami upaya maksimal sudah kami laksanakan dengan seksama," katanya di aula Disdikpora Kudus.
Guna menyikapi agar tak kedodoran, maka pada persiapan anggaran berikutnya membutuhkan penambahan anggaran khusus di bidang pendidikan. Konsekuensi itu harus dilakukan, mengingat banyaknya sekolah yang diambil alih provinsi.
"Pelimpahan ini jelas menyisakan persoalan dalam alokasi anggaran, sarpras dan juga pola kordinasi serta pola anggaran yang masih belum mapan. Kami maklum ini hal yang baru. Sehingga membutuhkan sejumlah pembenahan," ucapnya.
Sejumlah kabupaten juga menginginkan adanya pengelolaan yang dapat dibantu dari kabupaten. Pemkab tak mau tinggal diam. "Kami akan mendorong adanya Pergub, yang mana menyebutkan kabupaten boleh membantu pendidikan di wilayah masing-masing. Tentunya dalam koridor tertentu atau lebih dispesifik," imbuh dia.
Editor : Akrom Hazami
