Em Nadjib Hassan, perwakilan RSI Sunan Kudus menyampaikan kepada Komisi D terkait hal itu. Dia meminta rumah sakit swasta juga dibantu mengembangkan pelayanan seperti menambah bantaun alat kesehatan.
"Seperti halnya RSUD yang dibantu menggunakan dana cukai, kami juga minta demikian. Soalnya dana cukai sangat banyak dan eman-eman jika hanya dibiarkan menumpuk," katanya saat rapat dengan Komisi D DPRD Kudus, Selasa (3/10/2017).
Menurut dia, permintaan tersebut muncul untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Selain itu, biaya yang diambil juga bukan dari APBD, melainkan dari dana cukai. Sehingga, pemberian bantaun dianggap lumrah.
"Minimal 10 persen saja dari cukai, itu pasti sangat membantu. Dan kami siap syukuran jika bisa dilaksanakan," katanya sambil tersenyum.Melihat hal tersebut, ketua komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan siap membantu rumah sakit swasta dalam hal alat dan peningkatan pelayanan. Karena, hal semacam itu diperbolehkan."Kalau swasta malah bisa diurus dengan mudah. Sistem yang diterapkan adalah hibah. Lain halnya dengan RSUD yang lebih susah," jawab dia.Dia berharap, dengan adanya pertemuan tersebut akan membuat semuanya lancar. Dan sejumlah persoalan yang muncul dapat diatasi bersama-sama.
Murianews, Kudus - Sejumlah rumah sakit swasta meminta Pemkab Kudus untuk memperdulikan nasib mereka. Itu lantaran, RSUD yang diberikan banyak fasilitas sementara rumah sakit swasta tidak. Karena itu, mereka meminta hal yang sama melalui dana cukai.
Em Nadjib Hassan, perwakilan RSI Sunan Kudus menyampaikan kepada Komisi D terkait hal itu. Dia meminta rumah sakit swasta juga dibantu mengembangkan pelayanan seperti menambah bantaun alat kesehatan.
"Seperti halnya RSUD yang dibantu menggunakan dana cukai, kami juga minta demikian. Soalnya dana cukai sangat banyak dan eman-eman jika hanya dibiarkan menumpuk," katanya saat rapat dengan Komisi D DPRD Kudus, Selasa (3/10/2017).
Baca Juga: Tunggakan Klaim BPJS Kesehatan di RS Mardi Rahayu Kudus Tembus Rp 10 Miliar
Menurut dia, permintaan tersebut muncul untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Selain itu, biaya yang diambil juga bukan dari APBD, melainkan dari dana cukai. Sehingga, pemberian bantaun dianggap lumrah.
"Minimal 10 persen saja dari cukai, itu pasti sangat membantu. Dan kami siap syukuran jika bisa dilaksanakan," katanya sambil tersenyum.
Melihat hal tersebut, ketua komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan siap membantu rumah sakit swasta dalam hal alat dan peningkatan pelayanan. Karena, hal semacam itu diperbolehkan.
"Kalau swasta malah bisa diurus dengan mudah. Sistem yang diterapkan adalah hibah. Lain halnya dengan RSUD yang lebih susah," jawab dia.
Dia berharap, dengan adanya pertemuan tersebut akan membuat semuanya lancar. Dan sejumlah persoalan yang muncul dapat diatasi bersama-sama.
Editor: Supriyadi
