2023, Pembangunan Jepara Fokus Pada…

[caption id="attachment_279595" align="alignleft" width="1280"] Sekda Jepara Edy Sudjatmiko saat berpidato di Musrenbang RKPD di Pendapa R.A Kartini  Jepara. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption] MURIANEWS, Jepara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Tiga tema utama yang digagas yaitu penguatan ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Sekda Jepara, Edy Sudjatmiko, menyampaikan kebijakan Pembangunan Pemkab Jepara pada 2023 nanti, fokus pada penguatan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan warga. “Pembangunan Jepara tahun depan akan fokus pada penguatan SDM, ekonomi, dan infrastruktur,” kata Edy, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023, Selasa (24/3/2022), di Pendapa R.A Kartini Jepara. Ada lima program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Lima prioritas pembangunan Daerah tahun depan yaitu, pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Kedua, peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan. Ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Baca juga: Jalan Rusak, DPRD Jepara Khawatir Investor Kabur Kemudian, kempat, peningkatan cakupan prasarana dan sarana dasar serta teknologi informasi yang didukung oleh lingkungan hidup berkelanjutan. Terakhir, pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, adaptif dan kolaboratif. “Namun demikian, dari lima prioritas pembangunan tersebut masih ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi bersama,” ujar dia. Misalnya pembangunan SDM, saat ini masih berkutat pada angka rata-rata lama sekolah yang baru sebesar 7,79 Tahun. Kemudian persentase balita gizi buruk sebesar 1,38 persen dan balita stunting 12,91 persen. Begitu juga untuk infrastruktur dan lingkungan, baru 88,6 persen jalan kabupaten dalam kondisi mantab. Minimnya drainase jalan sebesar 14,8 persen dan rumah layak huni sebesar 83,15 persen. “Permasalahan kawasan kumuh, akses air minum layak, ruang terbuka hijau kota, dan penanganan sampah menjadi hal penting yang harus kita selesaikan,” kata Edy. Pemkab Jepara juga melanjutkan penerapan pagu indikatif perencanaan pendekatan bottom up sebesar Rp 39 miliar. Pagu indikatif ini merupakan lanjutan komitmen untuk mengakomodasi usulan masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil di wilayah setempat. Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif mengatakan, perlu mengangkat isu-isu strategis dalam RKPD. Selain itu, juga butuh evaluasi agar tidak monoton. Sedangkan anggaran harus diolah sesuai skala priorotas untuk meningkatkan target kinerja. “Bidang Ekonomi mengalami kenaikan di dua tahun terakhir. Tapi kemiskinan tidak turun tapi cenderung naik. Ini perlu pemecahan bersama,” jelas Haiz.   Reporter: Faqih mansur Hidayat Editor: Zulkifli Fahmi