Kumpulkan ASN dan Petinggi, Bupati Jepara Dituding Curi Start Kampanye

[caption id="attachment_281726" align="alignleft" width="1280"] Bupati Jepara Dian Kristiandi berpidato saat pembinaan mental ASN di SMPN 2 Kalinyamatan. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption] MURIANEWS, Jepara – Jelang berakhir masa jabatannya, Bupati Jepara Dian Kristiandi rajin mengumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petinggi atau kepala desa. Kegiatan itu pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Pratikno. Ia menilai, kegiatan bertajuk pembinaan mental dan silaturahmi itu sarat dengan kampanye. Penilaian itu bukan tanpa dasar. Pratikno mengaku dicurhati peserta pembinaan mental itu. Di mana, dalam acara itu muncul pesan untuk mendukung Dian Kristiandi maju kembali dalam Pemilihan Bupati 2024 mendatang. Baca juga: Jelang Purna, Bupati Jepara Rajin Kumpulkan ASN dan Petinggi “Itu kampanye terselubung. Ada yang laporan ke saya, di dalamnya tujuannya semacam dibaiat, ada doa untuk kemenangan di 2024. Itu apaan itu. Saya dengar itu. ASN-ASN dikumpulkan itu sebagian besar (mengaku, red) tidak cocok pola itu, kok,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Jepara (23/3/2022).  Sebenarnya Pratikno tak masalah dengan materi wawasan kebangsaan yang diberikan dalam agenda itu. Namun, Pratikno menganggap mestinya yang menjalankannya adalah Kesbangpol. Sebab Kesbangpol-lah yang lebih sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang itu. “Kalau ada pembinaan seperti itu, mestinya sesuai tupoksi. Harusnya Kesbangpol. Karena yang paham wawasan atau mental kebangsaan itu Kesbangpol,” tutur Pratikno. Baca juga: Masa Jabatan Bupati Jepara Diusulkan Selesai 22 Mei Kritik dari Pratikno itu dibantah Dian Kristiandi. Andi, sapaan akrab Dian Kristiandi, memastikan dalam agenda pembinaan itu tidak ada unsur politik praktis yang bertujuan untuk mengampanyekan dirinya. Andi menjelaskan, dalam setiap agenda pembinaan mental tersebut, dirinya kembali menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan. Atas dasar itu, Andi berharap agar ASN dan Petinggi tidak bekerja sebatas profesinoalisme saja. Melainkan ikut meneguhkan konsensus kebangsaan. Seperti posisi NKRI harga mati, UUD 1945 dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. “Kalau politik untuk membina, iya. Karena pijakannya politik. Tapi kalau politik praktis yang berkaitan dengan elektorasi, saya kira tidak beralasan,” tegas Andi. “Elektorasi kita masih dua tahun. Apa hubungannya? Wong itu masih dua tahun. Kalaupun digarap sekarang, bisa saja orang-orang lupa,” imbuhnya. Terhadap tudingan itu, Andi mengaku tak masalah. Dirinya menganggap siapapun boleh berpendapat. Sepanjang pendapat itu tidak melanggar undang-undang. “Silahkan saja berbicara seperti itu. Sah-sah saja,” pungkas Andi.   Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Zulkifli Fahmi